2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, menilai terdapat ketidakkonsistenan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan anggaran daerah.
Hal ini disampaikannya, saat dimintai tanggapan perihal polemik rehabilitasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang mencapai angka Rp 25 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Menurut Saipul, jika ditarik dari berbagai kebijakan yang muncul belakangan, terlihat adanya pola yang menunjukkan prioritas anggaran yang kurang tepat. Seperti pengadaan kendaraan dinas, pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dengan honor besar, hingga rehabilitasi rumah jabatan dinilai kontras dengan narasi efisiensi yang kerap disampaikan pemerintah.
“Di satu sisi pemerintah menyampaikan keterbatasan anggaran untuk program publik seperti infrastruktur, pendidikan, hingga UMKM, tetapi di sisi lain, justru fasilitas pejabat terlihat ditingkatkan,” ujar Saipul, Minggu (12/4/2026).
Kondisi tersebut mencerminkan adanya anomali dalam kebijakan anggaran. Pemerintah dinilai tidak konsisten antara pernyataan dan implementasi di lapangan.
Saipul menekankan dalam penyusunan anggaran, seharusnya kepala daerah memandang dua aspek secara seimbang, yakni kepentingan publik dan kebutuhan fasilitasi pejabat. Namun, yang terjadi saat ini kata dia, justru menunjukkan dominasi pada fasilitas pejabat.
“Kalau fasilitas untuk masyarakat masih terbatas, maka seharusnya fasilitas pejabat juga disesuaikan, jangan malah (kepala daerah) justru meminta fasilitas yang mewah,” ucapnya.
Saipul mengingatkan, anggaran daerah berasal dari publik, sehingga penggunaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lebih lanjut, dirinya menilai gaya kepemimpinan yang menonjolkan kemewahan justru menciptakan jarak antara pejabat dengan masyarakat.
“Hal ini tentunya bertolak belakang dengan semangat kepemimpinan yang merakyat. Pemimpin itu seharusnya menjadi teladan, hidup sederhana, dekat dengan masyarakat, dan konsisten antara ucapan dan tindakan,” katanya.
Dirinya menyarankan, agar gubernur dan wakil gubernur Kaltim tidak berlebihan dalam menggunakan fasilitas negara, termasuk kendaraan dinas maupun rumah jabatan. Sebab Saipul berpandangan, penggunaan fasilitas sederhana justru dapat mendorong pemimpin lebih dekat dengan kondisi riil masyarakat.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
