Pernyataan ini disampaikan Hasanuddin menanggapi adanya pengurangan jumlah usulan yang cukup signifikan, dari sekitar 160 menjadi hanya 25 usulan setelah melalui pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun angka tersebut belum bersifat final.
Proses yang berlangsung saat ini masih merupakan tahap diskusi antara pihak legislatif dan eksekutif guna mencapai kesepakatan yang terbaik bagi pembangunan daerah. “Kamus usulan itu belum menjadi pokir DPRD. Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah daerah,” kata HAmas, sapaan akrabnya kepada Korankaltim.com Kamis (9/4/2026).
Perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan hal yang wajar dalam proses perencanaan pembangunan. DPRD membawa aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses, sementara pemerintah daerah harus menyesuaikannya dengan kondisi keuangan yang tersedia.
Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu faktor utama dalam penyusutan jumlah usulan. Karena itu diperlukan proses penyelarasan agar program yang direncanakan tetap realistis dan dapat dilaksanakan. “Usulan DPRD merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang saat ini terbatas,” paparnya.
Hamas menekankan pentingnya menyusun kamus usulan secara realistis. Perencanaan pembangunan diingatkannya tidak hanya terlihat besar secara konsep, tetapi juga dapat direalisasikan secara optimal di lapangan. Kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan skala prioritas program. “Kamus usulan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, tidak perlu memaksakan jumlah besar jika kondisi fiskal sedang menurun,” sebut Hamas.
Saat ini fokus pembahasan masih pada penyusunan kamus usulan, dan belum memasuki tahap penetapan pokir DPRD. Proses ini akan terus berlanjut hingga mendekati agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.
Politiai Golkar itu menyampaikan, finalisasi kamus usulan ditargetkan rampung sebelum Musrenbang yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April. Dengan demikian, daftar usulan yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus kemampuan anggaran daerah. “Pembahasan masih berjalan dan belum masuk tahap pokir. Kita tunggu hingga mendekati Musrenbang provinsi agar hasilnya lebih matang dan terukur,” tutup Hamas.
Editor: Aspian Nur