2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Aktivitas pertambangan batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian publik. Pembahasan tidak lagi hanya berfokus pada kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah, tetapi juga pada dampak yang dirasakan masyarakat serta kondisi lingkungan di sekitar wilayah tambang.
Di lapangan, berbagai persoalan masih ditemukan. Mulai dari ketidakjelasan penyelesaian ganti rugi lahan warga hingga kerusakan lingkungan yang belum ditangani secara optimal.
Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap komitmen perusahaan tambang dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlev, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh semata-mata diukur dari sisi produksi dan keuntungan perusahaan. Menurutnya, aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas utama.
“Masih terdapat sejumlah kasus yang belum menemukan solusi di berbagai wilayah. Salah satu yang menjadi perhatian kami, persoalan di kawasan Samboja yang melibatkan PT Singlurus Pratama (SGP),” kata Reza, Jumat (3/4/2026).
Hingga saat ini, klaim kerugian yang diajukan oleh warga setempat belum mencapai kesepakatan penyelesaian. “Penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan batu bara juga menjadi masalah lain lagi,” sebutnya.
Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait.
Sebagai upaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta rapat kerja bersama pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak, khususnya masyarakat terdampak.
Lebih jauh, DPRD Kaltim juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). “Pembentukan pansus ini untuk memastikan nantinya perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta perbaikan lingkungan,” bebernya.
Reza menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung kinerja pansus tersebut.
Politisi Gerindra itu berharap, keberadaan Pansus TJSL dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Di tengah peran penting sektor batu bara sebagai salah satu penggerak ekonomi Kaltim, tekanan terhadap aspek sosial dan lingkungan terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengelolaan pertambangan.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
