2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Potensi keterlambatan dalam proses pembahasan anggaran kembali menjadi perhatian serius di Kaltim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menilai ketidakdisiplinan dalam jadwal anggaran dapat berdampak luas, mulai dari hambatan administratif hingga terganggunya pelaksanaan program pembangunan daerah.
Isu ini mencuat dalam rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim yang membahas evaluasi mekanisme perencanaan hingga pengesahan anggaran belum lama ini.
Dalam forum tersebut, para anggota dewan menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif agar seluruh tahapan berjalan selaras dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menegaskan, komunikasi dan koordinasi yang intensif menjadi faktor kunci untuk menjaga proses pembahasan tetap berada pada jalurnya.
Tanpa sinergi yang baik, potensi keterlambatan akan semakin besar. “Kami mendorong lahirnya rekomendasi yang konstruktif agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal dan tepat sasaran,” kata Ekti saat dikonfirmasi pada Selasa (24/3/2026).
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengingatkan keterlambatan dalam siklus anggaran bukan hanya persoalan teknis semata karena bisa menimbulkan konsekuensi serius, termasuk potensi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hamas, sapaan akrabnya, juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Keterlambatan dalam tahap ini dapat menyebabkan penumpukan agenda pembahasan di penghujung tahun dan berisiko mengganggu proses persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Setiap tahapan memiliki batas waktu yang jelas. Jika terjadi keterlambatan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, termasuk sanksi administratif,” ujar Hamas.
Selain persoalan waktu, DPRD Kaltim juga menyoroti kualitas perencanaan program, khususnya yang berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Validitas dan kesesuaian program dinilai harus dijaga melalui sinkronisasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), guna memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan yang telah disusun.
Disisi lain, beberapa pengamat kebijakan publik menilai lemahnya perencanaan serta pengawasan dalam pengelolaan anggaran dapat berdampak langsung terhadap kualitas belanja daerah.
Program yang tidak tepat sasaran berpotensi menurunkan efektivitas pembangunan sekaligus menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik. DPRD Kaltim menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kedisiplinan terhadap jadwal anggaran. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan setiap kebijakan fiskal yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
