3 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Masalah penonaktifan serta pengaktifan kembali (reaktivasi) kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kini tengah menjadi perhatian di Kota Tepian.
Isu ini kembali mengemuka setelah Komisi IV DPRD Samarinda menemukan banyak warga yang sebenarnya masuk kategori penerima, namun hingga kini status kepesertaannya belum kembali aktif.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menjelaskan, meskipun proses penonaktifan PBI secara administratif telah diselaraskan dengan data nasional, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda.
“Data penonaktifan memang sudah sinkron. Namun, di lapangan masih ada masyarakat yang masuk desil 1 sampai 5 yang justru terdampak. Ini yang masih menjadi perhatian,” ujar Puji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin, (9/3/2026).
Puji memaparkan dalam pembahasan anggaran sebelumnya, Pemkot Samarinda awalnya mengusulkan alokasi sebesar Rp70 miliar untuk membiayai peserta PBI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, setelah adanya kebijakan efisiensi, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp30 miliar. Dana tersebut diperkirakan hanya mampu menanggung biaya kepesertaan selama enam bulan, terhitung sejak Januari hingga Juni. “Mudah-mudahan nanti ada evaluasi di perubahan anggaran untuk menutupi sisanya,” tambahnya.
Selama ini, pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga dilakukan melalui sinergi berbagai sumber anggaran, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga alokasi APBD kota.
Meski demikian, Puji menyayangkan lambannya prosedur reaktivasi kepesertaan. Berdasarkan data yang dihimpun DPRD, dari total 10 ribu pengajuan melalui rekomendasi tenaga medis atau rumah sakit, faktanya baru sebagian kecil yang statusnya benar-benar dipulihkan menjadi aktif.
Setelah melalui proses reaktivasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda, sekitar 20 persen di antaranya dialihkan ke skema PBI APBD.
“Namun dari sekitar 10 ribu pengajuan itu, yang benar-benar berhasil direaktivasi baru sekitar 59 orang,” ungkapnya.
Sebagian besar data lainnya sekadar diinput kembali ke dalam sistem JKN tanpa adanya kepastian aktivasi yang jelas. Kondisi ini dianggap sebagai pekerjaan rumah mendesak bagi pemkot.
“Datanya masih harus diverifikasi lagi oleh Kemensos (Kementerian Sosial). Ini yang membuat prosesnya lama. Harusnya dalam tiga bulan sudah ada kejelasan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos PM Samarinda, Mochammad Arif Surochman mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam data penerima bantuan yang menjadi dasar penetapan peserta PBI.
“Misalnya, ada yang sudah memiliki mobil tetapi masih tercatat di desil rendah. Kasus seperti ini cukup banyak ditemukan,” jelas Arif.
Saat ini, pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengecek dan memperbaiki data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Sistem ini memungkinkan warga melaporkan ketidaksesuaian data yang nantinya akan divalidasi melalui verifikasi lapangan. Arif menambahkan, seluruh program bantuan sosial kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).
Dalam sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam 10 desil ekonomi, dengan prioritas bantuan bagi warga pada desil 1 hingga 5.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Adrielona JMS menegaskan komitmen pihaknya untuk segera mengaktifkan status kepesertaan begitu data peserta disetujui oleh pemerintah pusat.
Adrielona menjelaskan, selama rasio kepesertaan aktif terjaga di atas 80 persen, status Universal Health Coverage (UHC) non-cut-off tetap berlaku, sehingga aktivasi peserta dapat dilakukan pada hari yang sama.
Namun, jika angka tersebut turun di bawah 80 persen, mekanisme akan beralih menjadi cut-off, di mana peserta baru hanya bisa aktif pada awal bulan berikutnya. Oleh karena itu, kepastian anggaran dari pemerintah daerah diharapkan segera ditetapkan agar jaminan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
“Makanya kami menunggu informasi lagi dari pemerintah,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
