Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalimantan Timur menggelar High Level Meeting (HLM) bertema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas Sabtu (7/3/2026) hari ini.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dibuka secara daring oleh Gubernur Rudy Mas’ud, sementara Wakil Gubernur Seno Aji hadir langsung sekaligus memimpin jalannya pertemuan sebagai Ketua TPID.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan dalam paparannya menjelaskan, penguatan koordinasi TPID difokuskan pada pengendalian harga sejumlah komoditas yang secara historis sering menjadi penyumbang inflasi, khususnya pada momentum HBKN.
Menurutnya, pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K. Strategi tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan keterjangkauan harga, menjaga kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengendalian inflasi melalui aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) Kaltim. Aplikasi tersebut dimanfaatkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan berbasis data, bahkan telah dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) agar respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi antarinstansi.
Disisi lain, strategi penguatan TP2DD diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui perluasan ekosistem pembayaran digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Perkembangan digitalisasi keuangan di Kalimantan Timur dinilai menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi non-tunai serta semakin luasnya penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.
“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan ke depan dapat dikelola dengan baik sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” harap Jajang.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran, tetapi juga memperkuat transparansi, efisiensi, serta kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan.
Editor: Aspian Nur