Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menilai implementasi program tersebut masih membutuhkan sejumlah perbaikan. “Terutama untuk aspek regulasi, transparansi, dan mekanisme penentuan penerima manfaat,” kata Yenni, Sabtu (7/3/2026).
Kebijakan pendidikan gratis yang sedang dijalankan pemerintah daerah saat ini masih berada pada tahap awal penerapan. Program tersebut baru dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu sekitar satu tahun sehingga berbagai aspek teknis maupun administratif masih memerlukan penyempurnaan agar dapat berjalan lebih efektif.
Sebagai program besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, Gratispol seharusnya memiliki sistem yang jelas serta dapat diakses secara terbuka oleh publik. “Tanpa adanya transparansi yang memadai, tentu masyarakat akan kesulitan mengetahui secara pasti siapa saja yang berhak menerima bantuan pendidikan tersebut,” papar Yenni.
Keterbukaan informasi mengenai data penerima manfaat, merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat memahami proses penyaluran bantuan serta memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran. “Program ini memang masih berjalan dalam tahap awal, jadi sebetulnya wajar jika masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama dari sisi regulasi. Namun yang paling penting menurut saya adalah keterbukaan dan transparansi kepada publik,” Yenni memungkasi.
Editor: Aspian Nur