Diketahui sebelumnya BEM KM Unmul sempat menyatakan perihal tantangan tersebut langsung di hadapan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat adanya aksi demonstrasi terkait satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026) lalu.
Saat dimintai tanggapan terkait tindak lanjut tantangan tersebut Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan tantangan tersebut secara terbuka maupun melalui jalur administratif. Namun hingga kini belum terdapat kepastian mengenai kesiapan gubernur untuk memenuhi ajakan debat tersebut.
“Tantangan debat itu pertama kali kita sampaikan saat aksi mahasiswa beberapa waktu lalu. Setelah aksi tersebut, kami dari BEM KM Unmul langsung melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai tindak lanjut,” ujar Hiththan, Kamis (5/3/2026).
Dia menjelaskan, surat tersebut telah dikirimkan sehari setelah aksi berlangsung. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan tindak lanjut dengan kembali mengirimkan surat pengingat pada tanggal 26 Februari lalu.
“Kita sebenarnya hanya menunggu kesiapan gubernur. Dalam surat yang kami kirimkan pun tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan debat karena ingin menyesuaikan dengan waktu yang bersangkutan,” ucapnya.
Namun hingga saat ini, kata Hiththan, belum ada jawaban resmi dari pihak pemerintah provinsi mengenai apakah gubernur bersedia atau tidak untuk menghadiri debat terbuka bersama mahasiswa.
Hiththan menilai, debat terbuka penting dilakukan agar berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik di Kaltim dapat dijelaskan secara langsung oleh pemerintah.
Dia juga menyebut salah satu isu yang banyak disoroti mahasiswa adalah polemik pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemprov Kaltim yang sempat memicu perbincangan luas di masyarakat.
“Menurutnya, kontroversi tersebut justru menimbulkan kebingungan publik, terutama setelah muncul informasi mengenai kendaraan dinas yang disebut memiliki spesifikasi serupa serta proses pengembalian kendaraan tersebut,” tutupnya.
Editor: Erwin