2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), M. Darlis Pattalongi, menyoroti kinerja satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji di Benua Etam.
Sejumlah capaian dinilai menunjukkan progres, namun tantangan fiskal serta lemahnya komunikasi publik menjadi catatan penting.
Darlis menilai, perjalanan satu tahun pemerintahan tersebut tidak terlepas dari tekanan kontraksi anggaran yang berdampak pada realisasi sejumlah program strategis.
Pada 20 Februari 2026, tepat satu tahun Rudy Mas’ud dilantik sebagai Gubernur Kaltim. Di awal masa jabatannya, publik sempat berasumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim berada di kisaran lebih dari Rp20 triliun.
“Sehingga ekspektasi terhadap percepatan program pembangunan pun cukup tinggi,” kata Darlis, Kamis (26/2/2026).
Namun dalam perjalanannya, terjadi penyesuaian dan kontraksi anggaran yang tidak sepenuhnya diprediksi sejak awal. Kondisi tersebut, menurut Darlis, berpengaruh terhadap fleksibilitas kebijakan dan pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
“Banyak faktor yang sebelumnya tidak dihitung secara detail, terutama soal kontraksi APBD. Ini yang kemudian membuat beberapa target kinerja harus disesuaikan,” ujarnya.
Ia menekankan dinamika fiskal menjadi variabel penting yang memengaruhi jalannya program, termasuk yang telah dijanjikan saat kampanye.
Salah satu program yang banyak mendapat perhatian masyarakat adalah GratisPol, yang merupakan janji kampanye gubernur.
Program ini digadang-gadang sebagai terobosan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dalam implementasinya program tersebut dinilai belum sepenuhnya dipahami oleh publik.
Darlis melihat persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan, melainkan juga aspek komunikasi dan sosialisasi yang belum optimal. Ia mencontohkan program Gratispol bersama Jospol memiliki alokasi anggaran sekitar Rp1,6 triliun.
Meski demikian, besarnya anggaran tersebut tidak secara otomatis menjamin efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Kerja-kerja positif itu sering kali tidak tersampaikan maksimal ke publik. Akibatnya, muncul anggapan seolah-olah program tidak berjalan atau pemerintah lalai,” jelasnya.
Menurutnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadapi keterbatasan anggaran penunjang untuk kegiatan publikasi dan sosialisasi. Padahal, dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan transparansi sekaligus membangun pemahaman masyarakat.
Politisi PAN itu menilai tanpa dukungan komunikasi yang memadai, persepsi publik terhadap capaian kinerja bisa menjadi bias.
“Bukan semata-mata kinerjanya yang kurang, tetapi ada faktor penunjang yang belum memadai, terutama dalam hal komunikasi,” tegasnya.
Meski memberi sejumlah catatan kritis, Komisi IV DPRD Kaltim tetap mengapresiasi upaya gubernur dan jajaran dalam melanjutkan program-program positif dari pemerintahan sebelumnya.
“Secara umum ada hal-hal positif yang sudah dilakukan. Namun tentu masih ada kekurangan yang perlu dibenahi,” kata Darlis.
Ia berharap ke depan strategi komunikasi pemerintah daerah dapat diperkuat, sehingga program-program yang telah berjalan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Selain itu kata dia, peran media dinilai penting dalam membantu menyampaikan informasi pembangunan secara objektif dan menyeluruh.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
