Sebenarnya penetapan tapal batas menurut tinggal kesepatakan antar kepada daerah, jika terjadi masalah, ia bersama timnya akan turun langsung ke lapangan.
Fitria juga tak menampik secara fisik tapal batas jenis beton tersebut masih ada.
“Saya juga sebenarnya heran kalau dibilang bergeser itu darimanaya. Oleh sebab itu penting untuk dicari ulang, karena penetuan tapal tidak bisa sembarangan. Apalagi disebut yang nyatanya masih ada,”terangnya. .
Menurutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 76/2012 tentang Penegasan Batas Daerah, aturannya jelas, bahwa yang mengakomodasi permasalahan adalah provinsi.
“Setelah itu disepakati baru dibawa ke Kemendagri untuk membuat surat keputusan hitam atas putih agar tidak ada pergeseran lagi, jangan kaya tahun 1998 yang juga terjadi pergeseran antara Samairnda dan Kukar. Hanya saja tidak dibikinkan surat kesepakatannya, makanya jadi simpang siur,” tutupnya. (ms)
Sebenarnya penetapan tapal batas menurut tinggal kesepatakan antar kepada daerah, jika terjadi masalah, ia bersama timnya akan turun langsung ke lapangan.
Fitria juga tak menampik secara fisik tapal batas jenis beton tersebut masih ada.
“Saya juga sebenarnya heran kalau dibilang bergeser itu darimanaya. Oleh sebab itu penting untuk dicari ulang, karena penetuan tapal tidak bisa sembarangan. Apalagi disebut yang nyatanya masih ada,”terangnya. .
Menurutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 76/2012 tentang Penegasan Batas Daerah, aturannya jelas, bahwa yang mengakomodasi permasalahan adalah provinsi.
“Setelah itu disepakati baru dibawa ke Kemendagri untuk membuat surat keputusan hitam atas putih agar tidak ada pergeseran lagi, jangan kaya tahun 1998 yang juga terjadi pergeseran antara Samairnda dan Kukar. Hanya saja tidak dibikinkan surat kesepakatannya, makanya jadi simpang siur,” tutupnya. (ms)
