Mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, kualitas air bersih, pelayanan kesehatan, hingga persoalan pendidikan dan lapangan kerja mengemuka dalam kegiatan reses yang mereka lakukan.
Anggota DPRD Kaltim, Sayid Muziburrachman, mengungkapkan aspirasi masyarakat di sektor infrastruktur masih sangat dominan.
Warga meminta peningkatan dan perbaikan jembatan serta jalan lingkungan di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, dan Sungai Kunjang.
“Perbaikan drainase dan gorong-gorong juga menjadi tuntutan mendesak untuk mengantisipasi persoalan banjir yang masih sering terjadi,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penyiapan pipa sekunder Perumdam Tirta Kencana di kawasan permukiman yang hingga kini belum terjangkau layanan air bersih.
Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, juga menyoroti keluhan warga terhadap kualitas air Perumdam Tirta Kencana yang dinilai buruk dan belum layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
“Masih banyak masyarakat mengeluhkan air yang keruh dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
Tak hanya itu, warga juga meminta bantuan hydrant sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk.
Di sektor pendidikan, Sapto menyampaikan masih adanya warga kurang mampu yang belum mendapatkan akses pendidikan formal.
Masyarakat berharap pemerintah dapat memfasilitasi program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, serta menyediakan kursus-kursus keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing.
“Program pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan ini penting untuk meningkatkan life skill masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai secara umum pelayanan kesehatan di Samarinda sudah cukup baik.
Namun, pada kasus tertentu masih ditemukan pelayanan yang belum maksimal, terutama bagi pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Masih ada keluhan terkait pelayanan pasien BPJS yang perlu menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Dia juga menekankan pentingnya penanggulangan stunting serta peningkatan sarana dan prasarana Posyandu guna memperkuat pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
Di bidang ekonomi, masyarakat meminta pemerintah memperluas lapangan pekerjaan melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Aspirasi yang disampaikan meliputi bantuan permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
Selain itu kata dia, warga juga menyoroti pentingnya evaluasi dan validasi tahunan terhadap data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Masyarakat berharap pembaruan data dilakukan secara berkala agar bantuan sosial tidak hanya diterima oleh pihak-pihak tertentu secara terus-menerus.
Sementara kata Andi, masih banyak warga tidak mampu yang belum ter data akibat perubahan kondisi sosial dan ekonomi.
Editor: Erwin