2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti lemahnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program pembangunan daerah.
Menurutnya, hingga kini harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih belum berjalan maksimal.
Akibatnya, beberapa kegiatan terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan yang jelas sejak tahap perencanaan awal.
Syarifatul mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya indikasi tumpang tindih program di lapangan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan, sehingga penggunaan anggaran daerah yang terbatas tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menegaskan persoalan ini bukan semata-mata masalah teknis pelaksanaan, melainkan menyangkut komitmen bersama dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan sejak proses perumusan program.
“Sinkronisasi perencanaan adalah hal mendasar yang tidak bisa ditawar. Jika ingin pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, maka penyusunan program harus dilakukan bersama sejak awal,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, selama ini program provinsi dan kabupaten/kota masih terkesan berjalan secara parsial. Padahal, dengan koordinasi yang baik, potensi kolaborasi dan efisiensi anggaran dapat dimaksimalkan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Politikus Golkar itu mendorong agar rapat koordinasi antara gubernur, Bappeda, dan DPRD tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dijadikan agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala.
Forum koordinasi tersebut dinilai penting untuk menyamakan persepsi, menetapkan skala prioritas pembangunan, serta memastikan program provinsi dan daerah benar-benar selaras.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia menekankan setiap rupiah anggaran harus direncanakan secara cermat agar tidak terjadi pemborosan akibat program yang saling bersinggungan.
“Rakor berkala akan membantu memastikan seluruh program sinkron dengan kebutuhan daerah. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Anggota Komisi III itu juga mengingatkan agar program unggulan Pemprov Kaltim seperti GratisPol dan JosPol tidak berhenti pada tataran slogan.
Dirinya menilai, keberhasilan program unggulan sangat bergantung pada dukungan lintas sektor dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, tanpa integrasi yang kuat, implementasi kebijakan berisiko tidak berjalan maksimal, terutama di wilayah pelosok. Hal ini justru dapat memperlebar kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Sebagai wakil rakyat, ia berharap pola kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan terkoordinasi dapat menjadi kunci menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.
Ia menegaskan kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat diperlukan agar setiap program yang dirancang tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi terealisasi secara nyata dan tepat sasaran.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak agar pelaksanaan berjalan optimal. Jangan sampai hanya menjadi program unggulan di atas kertas,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
