Program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang bertujuan menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya.
Program GratisPol yang diinisiasi oleh Gubernur Kaltim ini menyasar peserta didik dari jenjang pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta.
Tidak hanya itu, program ini juga mencakup pendidikan tinggi hingga jenjang strata satu (S1), strata dua (S2), dan strata tiga (S3).
Syahariah menyampaikan Komisi IV DPRD Kaltim memiliki harapan besar agar tidak ada lagi anak-anak di Kaltim yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kehadiran GratisPol menjadi terobosan penting dalam dunia pendidikan daerah.
“Saya berharap anak-anak kita tetap bisa sekolah. Pemprov Kaltim sudah menghadirkan program Gubernur, yaitu GratisPol, dan menurut saya ini program yang sangat luar biasa dan baru pertama kali ada,” ungkap Syahariah belum lama ini.
Dalam rangka memastikan program tersebut berjalan efektif. Syahariah secara aktif melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di daerah pemilihannya, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, mencakup peninjauan kondisi infrastruktur sekolah, proses belajar mengajar oleh para guru, serta pendataan siswa yang akan lulus pada tahun berjalan.
Data siswa yang dikumpulkan, lanjut Syahariah, akan diproses untuk memudahkan akses bantuan pendidikan melalui program GratisPol.
Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para lulusan yang ingin melanjutkann pendidikan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
“Saya membantu mendata nama-nama siswa, bidang studi yang ingin mereka ambil, serta fakultas tujuan. Apakah ingin masuk perguruan tinggi negeri atau swasta, semuanya bisa kami fasilitasi melaluiu GratisPol,” jelasnya.
Meski demikian, Syahariah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat, termasuk tenaga pendidik, terkait mekanisme dan tata cara pendaftaran program GratisPol.
Kendala teknis dalam pengisian data pada sistem aplikasi juga kerap membuat calon penerima bantuan mengurungkan niat untuk mendaftar.
“Faktanya, masih banyak yang tidak ikut GratisPol karena tidak memahami caranya. Karena itu, saya mengundang tim percepatan Gubernur untuk memberikan penjelasan teknis secara langsung,” tambahnya.
Ke depan, Syahariah berencana memperluas kegiatan sosialisasi program GratisPol ke lebih banyak sekolah di berbagai wilayah Kaltim.
Langkah ini kata dia, diharapkan dapat memastikan informasi mengenai prosedur pendaftaran dan manfaat program tersampaikan secara menyeluruh kepada siswa maupun orang tua.
“Sehingga tujuan pemerataan pendidikan dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Editor: Erwin