Selain pengawasan, DPRD juga menilai komunikasi yang aktif dan transparan antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan pemahaman masyarakat terhadap tahapan dan mekanisme pelaksanaan program sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Menurutnya, berbagai kebijakan strategis membutuhkan proses yang terencana dan tidak dapat direalisasikan secara instan.
“DPRD tetap fokus menjalankan fungsi pengawasan dan mendukung visi serta misi yang telah dirancang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim,” ujar Ekti, Jumat(6/2/2025).
Ia mencontohkan program unggulan daerah seperti GratisPol dan JosPol yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh komitmen semua pihak, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat.
Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Ekti juga turut menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan realisasi program pendidikan gratis.
Ia mengakui tingginya harapan publik, namun menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perencanaan, kesiapan anggaran, serta regulasi yang berlaku.
“Banyak masyarakat berharap hasilnya bisa cepat dirasakan, tetapi perlu dipahami bahwa ada tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Semua itu tidak bisa dilewati begitu saja,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Meski demikian, Ekti memastikan Pemprov Kaltim telah menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan program prioritas, khususnya di sektor pendidikan.
Ia mengungkapkan mulai tahun 2025, mahasiswa baru di Kaltim sudah akan memperoleh manfaat dari program pendidikan gratis yang telah dicanangkan.
Tak hanya itu, penguatan anggaran untuk program tersebut juga akan terus dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun-tahun yang akan datang guna memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaannya.
“Pemerintah daerah telah menyampaikan, pendidikan gratis bagi mahasiswa baru kan sudah diterapkan sejak tahun lalu, dan ke depan alokasinya akan semakin diperkuat,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif, DPRD Kaltim menegaskan perannya sebagai mitra strategis eksekutif dalam mengawal implementasi program yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“DPRD memiliki tanggung jawab memastikan visi dan misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin