Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa kegiatan Ship to Ship (STS) yang berlangsung di Muara Berau dan Muara Jawa telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Namun hingga kini, aktivitas strategis tersebut belum memberikan sumbangan apa pun bagi kas daerah.
“STS ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2010. Aset yang terlibat nilainya triliunan rupiah, tetapi PAD yang diterima pemerintah daerah masih nol,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).
Ia merinci, di kawasan Muara Berau tercatat terdapat sekitar 100 hingga 150 kapal yang melakukan aktivitas STS setiap bulan. Sementara di Muara Jawa, jumlah kapal berkisar antara 20 hingga 50 vessel per bulan.
Dengan volume aktivitas sebesar itu, menurutnya sangat tidak wajar apabila daerah tidak memperoleh manfaat ekonomi.
Hamas sapaan akrabnya, menjelaskan ruang laut dan sungai pada dasarnya merupakan ruang publik. Namun ketika ruang tersebut dimanfaatkan melalui skema konsesi, maka fungsinya berubah menjadi ruang privat yang seharusnya memberikan dampak ekonomi bagi daerah, khususnya Pemprov Kaltim yang memiliki kewenangan wilayah laut hingga 12 mil.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim mendorong agar perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan jasa maritim.
Bentuk keterlibatan tersebut meliputi layanan pemanduan kapal, assist (asis), penundaan, hingga pengelolaan area penambatan kapal.
Skema yang diusulkan adalah kerja sama bisnis ke bisnis (business to business/B2B) antara BUMD dengan operator kepelabuhanan seperti Pelindo.
Menurut Hamas, selama ini kerja sama langsung antara perusahaan swasta dan Pelindo membuat daerah tidak memiliki posisi tawar yang kuat.
“Ke depan jangan lagi perusahaan swasta langsung bekerja sama dengan Pelindo. Harus melalui perusahaan daerah terlebih dahulu, baru kemudian menjalin kerja sama dengan Pelindo,” tegasnya.
Politis Golkar itu menambahkan, apabila pengelolaan aktivitas STS dilakukan secara optimal dan melibatkan BUMD, potensi PAD yang dapat diperoleh sangat besar. Bahkan, menurut perhitungannya, pendapatan bersih dari sektor tersebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan.
“STS itu potensi keuntungannya bisa sekitar Rp300 miliar per bulan secara bersih. Selama ini daerah sama sekali tidak menikmati hasilnya,” pungkasnya.
Editor: Erwin