Dalam aspirasinya yang ditulis di selebaran, sedikitnya ada 9 poin tuntutan yang disuarakan. Yaitu, menolak pembangunan infrastruktur yang tidak pro rakyat, menuntut pemerataan ekonomi, mewujudkan jaminan pendidikan nasional, dan layanan kesehatan yang berkualitas untuk semua kalangan.
Selain itu, di bidang hukum, mengusut tuntas kasus korupsi dan menolak terhadap pelemahan KPK, mewujudkan supremasi hukum dan tegakkan hukum yang berkeadilan. Termasuk, menututup segala akses pornografi dan tindak tegas segala pelaku kejahatan seksual. Di bidang pangan, mahasiswa meminta pemerintah segera mewujudkan reformasi agraria dan kedaulatan pangan.
Norman Iswahyudi Koordinator Aksi, mengaku aksi ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Mahasiswa menilai, pemerintahan Jokowi-JK telah gagal mensejahterakan masyarakat dan tidak sesuai dengan janji Nawacita.
“Kami mengecam keras tindakan aparat kepolisian dan pembungkaman suara rakyat,” ujar Norman, saat ditemui di sela-sela aksi.
Selain menyoroti 9 Kinerja Jokowi-JK, mahasiswa juga menyoal dua hal Kaltim. Pertama, mahasiswa meminta pemerintah mencabut perizinan industri dan tambang yang bermasalah di Kaltim, serta meminta pemerintah mempercepat reklamasi pasca tambang. Tidak hanya itu Mahwasiswa juga meminta pemerintah menuntaskan masalah banjir di Kaltim.
Mahasiswa yang ditemui anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin, sempat melakukan teatrikal persidangan “rakyat”, memperagakan bahwa hukum sangat tidak berkeadilan.
“Saya sangat mengapresiasi peran mahasiswa ini. Kami akan menyurati kepada bapak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas tuntutan mahasiswa ini,”katanya.
“Kalau soal pembebasan mahasiswa di Jakarta, kami tidak punya hak karena di luar ranah wilayah hukum kita. Tapi tetap kami sampaikan aspirasi tersebut,”tambahnya. (sab)
