Untuk saat ini berdasarkan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) total utang masih tersisa Rp234 miliar. Sementara PAD yang baru tercapai saat ini dari target Rp427 miliar, yang tercapai baru Rp154 miliar.
“Makanya dengan keadaan PAD yang minus saat ini, bisa saja ada kegiatan OPD yang tergeser untuk mendahulukan kegiatan OPD yang lebih krusial,” jelasnya.
Terpisah Kabag Pembangunan Anwar mengatakan usulan pelunasan utang akan diajukan dalam pembahasan APBD Perubahan.“Ini kan belum kita bahas APBD P, sebenarnya kalau tidak ada pemotongan DBH karena kelebihan dana salur Rp171 miliar, masih aman saja PAD Samarinda,” kata Anwar.
Selebihnya ia merincikan skema pengembalian dana lebih salur setiap tahunnya 35 persen selama tiga tahun.
“Tahun ini DBH kita sudah terpotong 35 persen yaitu senilai Rp59 miliar sehingga tahun depan akan seperti itu. Hingga terakhir baru 30 persen,” imbuhnya.
Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hermanus Barus pun mengakui banyak OPD yang lepas target dalam penyetoran PAD.
“Memang kondisi PAD kita tidak begitu menggembirakan. Kalau dari PAD yang bersumber dari pajak memang ada kenaikan hanya Rp4 miliar namun untuk retribusi justru tidak mencapai target. Contohnya dari Dishub menargetkan Rp11 miliar itu kalau berhasil dengan parkir berlangganannya, namun nyatanya yang baru tercapai tidak sampai Rp2 miliar. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa yang berhak mengevaluasi Walikota (Syaharie Jaang) atau Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” pungkas Hermanus. (ms)
Untuk saat ini berdasarkan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) total utang masih tersisa Rp234 miliar. Sementara PAD yang baru tercapai saat ini dari target Rp427 miliar, yang tercapai baru Rp154 miliar.
“Makanya dengan keadaan PAD yang minus saat ini, bisa saja ada kegiatan OPD yang tergeser untuk mendahulukan kegiatan OPD yang lebih krusial,” jelasnya.
Terpisah Kabag Pembangunan Anwar mengatakan usulan pelunasan utang akan diajukan dalam pembahasan APBD Perubahan.“Ini kan belum kita bahas APBD P, sebenarnya kalau tidak ada pemotongan DBH karena kelebihan dana salur Rp171 miliar, masih aman saja PAD Samarinda,” kata Anwar.
Selebihnya ia merincikan skema pengembalian dana lebih salur setiap tahunnya 35 persen selama tiga tahun.
“Tahun ini DBH kita sudah terpotong 35 persen yaitu senilai Rp59 miliar sehingga tahun depan akan seperti itu. Hingga terakhir baru 30 persen,” imbuhnya.
Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hermanus Barus pun mengakui banyak OPD yang lepas target dalam penyetoran PAD.
“Memang kondisi PAD kita tidak begitu menggembirakan. Kalau dari PAD yang bersumber dari pajak memang ada kenaikan hanya Rp4 miliar namun untuk retribusi justru tidak mencapai target. Contohnya dari Dishub menargetkan Rp11 miliar itu kalau berhasil dengan parkir berlangganannya, namun nyatanya yang baru tercapai tidak sampai Rp2 miliar. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa yang berhak mengevaluasi Walikota (Syaharie Jaang) atau Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” pungkas Hermanus. (ms)
