2018 Masih Terikat Utang

SAMARINDA – Memasuki pembahasan APBD 2016 sebelumnya, Pemkot Samarinda menyatakan akan segera melunasi utang, sehingga 2018 sudah “Zero Utang” dan dapat melakukan kegiatan baru. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, jumlah utang Pemkot senilai Rp552 miliar, jumlah ini berasal dari utang dari tahun sebelumnya serta utang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun kewajiban Pemkot Samarinda juga tidak bisa lepas dari pengembalian dana lebih salur yang terjadi pada tahun lalu, sehingga memangkas anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp59 miliar.

“Sebenarnya kalau sudah ada anggaran dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mencapai target, bisa saja utang kita lunas. Namun hasilnya justru minus, sehingga tahun ini masih berat untuk melunasi utang,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekkot Hermanto.

Untuk saat ini berdasarkan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) total utang masih tersisa Rp234 miliar. Sementara PAD yang baru tercapai saat ini dari target Rp427 miliar, yang tercapai baru Rp154 miliar.

“Makanya dengan keadaan PAD yang minus saat ini, bisa saja ada kegiatan OPD yang tergeser untuk mendahulukan kegiatan OPD yang lebih krusial,” jelasnya.

Terpisah Kabag Pembangunan Anwar mengatakan usulan pelunasan utang akan diajukan dalam pembahasan APBD Perubahan.“Ini kan belum kita bahas APBD P, sebenarnya kalau tidak ada pemotongan DBH karena kelebihan dana salur Rp171 miliar, masih aman saja PAD Samarinda,” kata Anwar.

Selebihnya ia merincikan skema pengembalian dana lebih salur setiap tahunnya 35 persen selama tiga tahun.

“Tahun ini DBH kita sudah terpotong 35 persen yaitu senilai Rp59 miliar sehingga tahun depan akan seperti itu. Hingga terakhir baru 30 persen,” imbuhnya.

Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hermanus Barus pun mengakui banyak OPD yang lepas target dalam penyetoran PAD.

“Memang kondisi PAD kita tidak begitu menggembirakan. Kalau dari PAD yang bersumber dari pajak memang ada kenaikan hanya Rp4 miliar namun untuk retribusi justru tidak mencapai target. Contohnya dari Dishub menargetkan Rp11 miliar itu kalau berhasil dengan parkir berlangganannya, namun nyatanya yang baru tercapai tidak sampai Rp2 miliar. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa yang berhak mengevaluasi Walikota (Syaharie Jaang) atau Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” pungkas Hermanus. (ms)

Berita Terkait

Tanggap Darurat Diperpanjang, Samarinda Andalkan BTT Tangani Karhutla dan Kekeringan

Forum Peduli Pendidikan Soroti Pilrek Unmul, Pertanyakan 48 Suara Kementerian

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Subsidi BTS Hanya Tiga Tahun, Operasional Selanjutnya Ditanggung Pemkot Samarinda

Soal Antrean BBM di Samarinda, Andi Harun: Jangan Buru-Buru Menyimpulkan Kurang Kuota

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini