Menurut Yulianus, Kaltim memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luas. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM), teknologi, serta minimnya perhatian dan kebijakan konkret dari pemerintah daerah.
“Kalau kita bisa mandiri, itu sangat bagus. Lahan kita sangat luas di Kaltim, tetapi memang SDM dan dukungan teknisnya belum terpenuhi secara maksimal,” ujar Yulianus, Selasa (20/1/2026).
Dia menilai, pemerintah pusat sebenarnya telah mulai mengambil langkah melalui program-program strategis, seperti pengembangan pangan yang disubsidi oleh Kementerian Pertanian.
Namun demikian, kebijakan tersebut harus diiringi dengan peran aktif pemerintah daerah, khususnya dinas pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Yulianus menyoroti lemahnya pengolahan sawah baru di Kaltim. Berdasarkan penelusurannya di lapangan, banyak lahan pertanian yang belum digarap karena keterbatasan tenaga kerja dan minimnya penggunaan alat dan mesin pertanian modern.
“Di provinsi lain, bahkan di Papua, pembukaan lahan sawah baru didukung dengan mendatangkan mesin-mesin modern dari Jawa. Sementara di Kaltim, pengolahan sawah baru sangat kurang,” jelasnya.
Dirinya membandingkan kondisi tersebut dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilainya berhasil menata sektor pertanian secara baik. Selama ini, kebutuhan beras, sayur-mayur, hingga cabai di Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan dari Sulawesi Selatan.
“Saya baru kembali dari Sulawesi Selatan. Pertaniannya tertata rapi dan sudah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, bahkan menjual ke provinsi lain. Ini seharusnya menjadi contoh,” katanya.
Oleh karena itu, Yulianus mendorong instansi terkait di Kaltim untuk lebih banyak belajar dari daerah-daerah yang telah berhasil mengembangkan pertanian. Seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, tanpa harus bergantung pada studi banding ke luar negeri.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya peran kelompok tani di sejumlah wilayah Kaltim. Banyak petani yang masih bertani secara mandiri dan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk produksi skala pasar.
Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya sentuhan dan pendampingan dari pemerintah.
Editor: Erwin