Program ini dinilai perlu dievaluasi kembali di tengah masih banyaknya pekerjaan dasar yang belum tertangani secara optimal di daerah.
Dengan anggaran yang sangat besar untuk program tersebut, pemerintah daerah seharusnya lebih jeli dalam menetapkan skala prioritas. Pasalnya, hingga kini masih terdapat berbagai persoalan mendasar, seperti kekurangan jumlah sekolah dan penundaan sejumlah pekerjaan pembangunan, yang belum terselesaikan.
“Dengan anggaran yang sangat besar untuk GratisPol ini, kita masih banyak penundaan pekerjaan, termasuk kekurangan sekolah,” kata Agus Sabtu (10/1/2025). “Ini yang saya sampaikan tadi, dan ini harus segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Kondisi tersebut menjadi alasan kuat mengapa pemerintah daerah dan DPRD perlu segera memperkuat landasan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu telah menjadi perhatian utama dalam pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026. Politisi PKS itu menjelaskan, Perda-Perda yang diusulkan dalam Propemperda 2026 diarahkan untuk membuka dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang sah sehingga daerah tidak semata bergantung pada anggaran besar tanpa dukungan fiskal yang kuat. “Satu diantaranya adalah Perda tentang pendapatan lain yang sah,” jelasnya.
Diharapkan dengan adanya regulasi yang tepat dan terarah, kemampuan keuangan daerah dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, berbagai kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur, dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkelanjutan.
Editor: Aspian Nur