Langkah antisipatif yang dilakukan secara terkoordinasi menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi tetap berada pada level yang terkendali.
Wakil Ketua TPID Kaltim, Budi Widhihartanto, menyampaikan bahwa inflasi Kaltim secara tahunan tercatat sebesar 2,68 persen. Capaian tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
Ia menjelaskan, tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Gangguan pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat faktor cuaca, ditambah peningkatan permintaan masyarakat pada periode hari besar keagamaan dan libur akhir tahun, menjadi pemicu utama. Sementara itu, meningkatnya mobilitas turut memberi andil pada kelompok transportasi.
“Respons yang cepat dan terukur memungkinkan TPID di daerah mengambil langkah antisipasi sebelum tekanan harga berkembang lebih luas,” ujar dia, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) secara rutin di berbagai daerah. Forum ini menjadi sarana strategis untuk membaca risiko inflasi, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan distribusi komoditas berjalan lancar antarwilayah.
Di sisi lain, TPID juga mengoptimalkan komunikasi dan intervensi langsung di lapangan melalui gerakan pangan murah serta penyaluran beras SPHP. Program ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan lonjakan harga komoditas pangan strategis.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus dijaga,” tegasnya.
Ke depan, TPID Kaltim akan terus menguatkan strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil serta mendukung iklim ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Editor: Erwin