Sejumlah faktor teknis dan kebijakan dinilai memengaruhi laju penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
Seperti yang disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir, realisasi APBD 2024 yang mencapai 92 persen menjadi pembanding yang tidak sepenuhnya sepadan dengan kondisi tahun ini. Menurutnya, situasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 memiliki karakteristik berbeda.
“Salah satu faktor utama adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemprov Kaltim,” ujar Muzakkir, Senin (29/12/2025).
Kebijakan tersebut kata dia, merupakan tindak lanjut dari instruksi gubernur yang berdampak pada penyesuaian sejumlah program dan kegiatan di perangkat daerah. Selain efisiensi, hambatan teknis juga terjadi sejak awal tahun.
“Terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan pada Desember 2024 mengharuskan penundaan proses pengadaan barang dan jasa, ini juga menjadi kendala kita,” ucapnya.
Akibatnya, dengan adanya kebijakan tersebut Muzakkir menuturkan, sebagian besar kegiatan baru dapat berjalan efektif mulai April 2025. Sehingga mengakibatkan kondisi waktu pelaksanaan anggaran menjadi lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dengan keterbatasan waktu tersebut, realisasi APBD tahun ini mampu menyamai capaian tahun lalu, hal itu sudah mencerminkan kinerja yang sangat baik dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” katanya.
Meski demikian, ungkap Muzakkir Pemrpov Kaltim tetap memasang target realisasi di atas 90 persen. Target tersebut sejalan dengan arahan gubernur agar pelaksanaan anggaran tetap optimal dan mendukung program prioritas daerah.
“Menjelang tutup tahun anggaran, aktivitas administrasi keuangan di lingkungan BPKAD juga masih sangat padat, karena berbagai pengajuan pembayaran dari SKPD terus berdatangan untuk diproses sebelum pergantian tahun,” jelasnya.
Dalam satu hari, menurut Muzakkir jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang masuk bahkan bisa mencapai lebih dari seratus berkas. Seluruhnya diproses guna memaksimalkan pencatatan realisasi belanja.
Editor: Erwin