Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah yang mulai menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan.
Menurutnya, pengelolaan pariwisata tidak dapat dilakukan secara parsial atau setengah-setengah.
Seluruh aspek harus diperhatikan secara terintegrasi, mulai dari kualitas destinasi wisata, kemudahan akses, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, hingga strategi promosi yang tepat sasaran.
“Pengembangan pariwisata tidak bisa dipandang sepotong-sepotong. Harus menyentuh objek wisatanya, aksesibilitas, pemasaran, pelaku usahanya, serta dukungan nyata dari pemerintah,” ujarnya, Senin (29/12/2025).
Ia mengungkapkan, Gubernur Kaltim telah memberikan arahan agar sektor pariwisata dimaksimalkan sebagai salah satu instrumen peningkatan PAD.
Namun demikian, arahan tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui program-program yang jelas, terukur, dan berorientasi hasil.
Sarkowi menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang tidak hanya bersifat administratif. Setiap usulan anggaran, kata dia, harus memiliki indikator output dan outcome yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai anggaran sudah diajukan dan digunakan, tetapi hasil serta dampaknya tidak bisa diukur secara jelas,” tegasnya.
Selain pengembangan destinasi, Sarkowi juga menyoroti peran penting pemasaran pariwisata. Pemanfaatan media sosial serta kerja sama dengan influencer dinilai bisa menjadi strategi yang efektif, asalkan dilaksanakan secara selektif dan dievaluasi secara objektif.
Politisi Golkar itu menekankan, setiap strategi promosi perlu diuji dampaknya melalui perbandingan data sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Dengan demikian kata Sarkowi, efektivitas kebijakan dapat diukur secara nyata.
“Coba dilakukan secara terbatas dulu, lalu bandingkan hasilnya. Kalau ada peningkatan, berarti efektif. Kalau tidak, berarti perlu dievaluasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sarkowi mengingatkan promosi besar-besaran tanpa dibarengi peningkatan kualitas destinasi justru berpotensi menimbulkan dampak negatif.
Wisatawan yang datang ke lokasi dengan fasilitas minim atau objek yang kurang menarik cenderung tidak akan kembali.
“Kesan wisatawan itu sangat menentukan. Kalau tidak menarik, orang datang sekali saja dan tidak ingin kembali,” katanya.
Menanggapi persoalan klasik disektor pariwisata, seperti aspek keamanan dan keselamatan pengunjung, Sarkowi menilai hal tersebut sebagai tantangan yang wajar dalam setiap program pembangunan.
Yang terpenting menurutnya, adalah adanya komitmen untuk mencari solusi dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
Dia menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD di sektor pariwisata baru dapat dilakukan setelah program berjalan dan realisasi anggaran selesai.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan tercermin dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.
“Dari LKPJ itu akan terlihat penilaian kinerja masing-masing OPD, mana yang baik dan mana yang masih perlu dibenahi. Semua harus berdasarkan data, bukan sekadar asumsi,” pungkasnya.
Editor: Erwin