Upaya percepatan penurunan stunting memang menjadi agenda utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, meskipun pemerintah pusat melakukan penyesuaian anggaran.
Dia memastikan anggaran yang dialokasikan khusus untuk program penanganan stunting tidak termasuk dalam pos yang mengalami pemangkasan.
Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Kaltim dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.
“Pemangkasan memang ada, tetapi bukan untuk anggaran stunting. Anggaran ini tetap kita pertahankan,” ujar Agusriansyah, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, Pemprov Kaltim telah menyiapkan pendanaan khusus agar berbagai program percepatan penurunan stunting dapat terus berjalan tanpa kendala.
Dengan komitmen tersebut, ia mendukung pemerintah kabupaten/kota untuk lebih serius dan agresif dalam melaksanakan program penanganan stunting di wilayah masing-masing.
Dorongan ini dinilai penting mengingat angka prevalensi stunting di sejumlah daerah masih tergolong tinggi dan memerlukan perhatian lebih intensif.
“Kami meminta daerah benar-benar menjalankan kegiatan penanganan stunting agar prevalensinya bisa turun. Komitmen provinsi sudah jelas terlihat dari anggaran yang tidak kita kurangi,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim tahun 2024, terdapat empat daerah dengan prevalensi stunting tertinggi yang menjadi fokus perhatian.
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat angka tertinggi sebesar 32 persen, disusul Kutai Barat 27,6 persen, Kutai Timur (Kutim) 26,9 persen, dan Kota Balikpapan sebesar 24,7 persen yang menunjukkan tren peningkatan.
Politisi PKS itu menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Pemprov Kaltim, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar program penurunan stunting memberikan dampak nyata dan terukur setiap tahunnya.
“Tanpa kolaborasi yang kuat, angka stunting akan cenderung stagnan. Kita menginginkan penurunan yang benar-benar terasa, bukan sekadar menjalankan program rutin,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa capaian penanganan stunting menjadi salah satu indikator penting yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran dana transfer ke daerah.
Jika pemerintah daerah tidak menunjukkan keseriusan, hal tersebut berpotensi berdampak pada pengurangan anggaran yang diterima.
Editor: Erwin