“Pembangunannya itu ada dua tahap, namun untuk tahap pertama saya tidak tahu pasti. Yang pasti pembangunannya dimulai dari pondasi hingga struktur. Anggarannya berkisar Rp3,5 miliar dengan konsep bangunan tiga lantai,” jelasnya.
Setelah terhenti hingga dua tahun, pembangunan kantor camat Samarinda Kota kembali dilanjutkan pada Juni lalu.
Sedangkan menurut laporan dari tim lanjut Widodo, saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian akhir.
“Ini tinggal tahap finishing saja. Untuk saat ini, masih tersisa pemasangan instalasi listrik, lampu, kaca, pengecatan dan saluran air,” urainya.
Ia pun memprediksikan Desember kantor pemerintah sudah rampung dengan segala urusannya. Setelah itu kami menunuggu lagi penyerahan dari kontraktor,” jelas Widodo.
Selebihnya ia juga menyebutkan, usai penyerahan dari kontraktor lalu bangunan tersebut menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Nanti yang serah terima juga dari BPKAD. Namun secara keseluruhan bangunan itu memang masuk dalam aset pemerintah. Namun anggarannya kali ini hanya Rp2,5 miliar daripada yang didulu hanya Rp3, 5miliar,” pungkas Widodo. (ms)
“Pembangunannya itu ada dua tahap, namun untuk tahap pertama saya tidak tahu pasti. Yang pasti pembangunannya dimulai dari pondasi hingga struktur. Anggarannya berkisar Rp3,5 miliar dengan konsep bangunan tiga lantai,” jelasnya.
Setelah terhenti hingga dua tahun, pembangunan kantor camat Samarinda Kota kembali dilanjutkan pada Juni lalu.
Sedangkan menurut laporan dari tim lanjut Widodo, saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian akhir.
“Ini tinggal tahap finishing saja. Untuk saat ini, masih tersisa pemasangan instalasi listrik, lampu, kaca, pengecatan dan saluran air,” urainya.
Ia pun memprediksikan Desember kantor pemerintah sudah rampung dengan segala urusannya. Setelah itu kami menunuggu lagi penyerahan dari kontraktor,” jelas Widodo.
Selebihnya ia juga menyebutkan, usai penyerahan dari kontraktor lalu bangunan tersebut menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Nanti yang serah terima juga dari BPKAD. Namun secara keseluruhan bangunan itu memang masuk dalam aset pemerintah. Namun anggarannya kali ini hanya Rp2,5 miliar daripada yang didulu hanya Rp3, 5miliar,” pungkas Widodo. (ms)