1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mempersiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Perubahan regulasi tersebut dirancang agar pengelolaan dana CSR di Kaltim lebih terarah, transparan dan sesuai perkembangan kebutuhan saat ini.
Satu
diantara poin penting dalam draf revisi adalah pelibatan Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas) dalam proses penyaluran dan pengawasan dana CSR
perusahaan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis
Pattalongi menyampaikan langkah revisi ini mendapat dukungan penuh dari
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Hasil pertemuan antara DPRD
dan Pemprov menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat seluruh tahapan,
mulai dari penyusunan hingga pembahasan revisi perda.
DPRD telah meminta Biro Hukum bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim segera melakukan inventarisasi menyeluruh terkait pasal-pasal yang sudah tidak relevan serta merumuskan materi muatan yang akan dimasukkan dalam perubahan perda.
“Kami meminta inventarisasi masalah dilakukan secepatnya. Banyak ketentuan dalam perda yang sudah tidak sesuai kondisi sekarang sehingga perlu diperbarui,” kata Darlis kepada Korankaltim.com Sabtu (15/11/2025).
Pelibatan Baznas menjadi usulan pokok dalam revisi tersebut. Selama ini, Baznas tidak tercantum dalam struktur pengelolaan CSR padahal lembaga itu dinilai memiliki kapasitas dalam mengelola dana sosial secara profesional.
“Perda sebelumnya belum memberi ruang bagi Baznas. Kedepan kami ingin agar Baznas dilibatkan sehingga penyaluran dana CSR lebih terarah dan tepat sasaran. Dasarnya nanti jelas melalui perda hasil revisi,” sebutnya.
Selain memasukkan Baznas, DPRD Kaltim juga mendorong dimasukkannya ketentuan mengenai digitalisasi pengelolaan CSR.
Melalui
sistem digital, proses penyaluran, pelaporan hingga pengawasan dana CSR
akan dilakukan secara lebih transparan dan mudah diakses oleh
pemerintah maupun masyarakat. Revisi perda ini diharapkan dapat
memperkuat tata kelola CSR di Kaltim sekaligus memastikan kontribusi
perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan sosial dan
kesejahteraan masyarakat.
Editor: Aspian Nur
Perubahan regulasi tersebut dirancang agar pengelolaan dana CSR di Kaltim lebih terarah, transparan dan sesuai perkembangan kebutuhan saat ini.
Satu
diantara poin penting dalam draf revisi adalah pelibatan Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas) dalam proses penyaluran dan pengawasan dana CSR
perusahaan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis
Pattalongi menyampaikan langkah revisi ini mendapat dukungan penuh dari
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Hasil pertemuan antara DPRD
dan Pemprov menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat seluruh tahapan,
mulai dari penyusunan hingga pembahasan revisi perda.
DPRD telah meminta Biro Hukum bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim segera melakukan inventarisasi menyeluruh terkait pasal-pasal yang sudah tidak relevan serta merumuskan materi muatan yang akan dimasukkan dalam perubahan perda.
“Kami meminta inventarisasi masalah dilakukan secepatnya. Banyak ketentuan dalam perda yang sudah tidak sesuai kondisi sekarang sehingga perlu diperbarui,” kata Darlis kepada Korankaltim.com Sabtu (15/11/2025).
Pelibatan Baznas menjadi usulan pokok dalam revisi tersebut. Selama ini, Baznas tidak tercantum dalam struktur pengelolaan CSR padahal lembaga itu dinilai memiliki kapasitas dalam mengelola dana sosial secara profesional.
“Perda sebelumnya belum memberi ruang bagi Baznas. Kedepan kami ingin agar Baznas dilibatkan sehingga penyaluran dana CSR lebih terarah dan tepat sasaran. Dasarnya nanti jelas melalui perda hasil revisi,” sebutnya.
Selain memasukkan Baznas, DPRD Kaltim juga mendorong dimasukkannya ketentuan mengenai digitalisasi pengelolaan CSR.
Melalui
sistem digital, proses penyaluran, pelaporan hingga pengawasan dana CSR
akan dilakukan secara lebih transparan dan mudah diakses oleh
pemerintah maupun masyarakat. Revisi perda ini diharapkan dapat
memperkuat tata kelola CSR di Kaltim sekaligus memastikan kontribusi
perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan sosial dan
kesejahteraan masyarakat.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
