2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim), menegaskan penolakan mereka dan terus berjuang agar rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dibatalkan.
Hal itu disampaikan saat DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Fraksi Kaltim, yang membahas kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan daerah penghasil sumber daya alam di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (11/11/2025) malam tadi.
Ketua Fraksi Kaltim Vendy Meru menyampaikan apresiasinya atas terbukanya komunikasi antara masyarakat dengan DPRD. Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat telah diakomodasi dan akan segera diteruskan ke pemerintah pusat.
“Semua aspirasi sudah tercatat dan akan segera disampaikan ke pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, kami juga akan berkomunikasi dengan Pemprov Kaltim, gubernur, bupati dan wali kota untuk bersatu memperjuangkan hak rakyat Kaltim,” ujar Vendy.
Pemotongan DBH tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Terlebih Kaltim merupakan satu dari beberapa provinsi penyumbang devisa terbesar bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan.
“Kaltim ini provinsi penyumbang devisa bagi NKRI. Dari satu sektor saja, pertambangan, kami sudah jadi urutan kedua terbesar. Tahun 2024, nilai PDRB yang masuk ke pusat sekitar Rp80 Triliun. Itu artinya Kaltim punya dasar dan pondasi kuat untuk bergaining,” tegasnya.
Pemerintah pusat seharusnya memiliki empati terhadap kondisi daerah yang menjadi penyangga ekonomi nasional, apalagi kini Kaltim juga menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (LPADKT-KU) itu menyoroti ketimpangan antara label “provinsi kaya” dengan kenyataan kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan.
“Negara tetangga menilai Kaltim ini provinsi kaya, tapi kenyataannya banyak rakyat kita hidup dibawah garis kemiskinan. Ini ironis. Karena itu kami minta DPRD sebagai wakil rakyat ikut berjuang bersama kami,” ucap Vendy.
Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih kurang maksimal dalam memperjuangkan isu DBH juga jadi sorotan. Meski begitu ditegaskan perjuangan Fraksi Kaltim akan terus berlanjut.
“Kami memberi waktu satu minggu kepada DPRD untuk menindaklanjuti hasil RDP malam ini. Jika tidak ada respons atau langkah konkret, kami akan melakukan gerakan lanjutan yang kami sebut Gerakan Bertanya,” tegasnya.
Gerakan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk simbolik, yakni aksi penutupan Sungai Mahakam sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan pusat terhadap daerah penghasil.
“Kalau kami tutup Sungai Mahakam dan pusat berteriak meminta dibuka, berarti Kaltim memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada reaksi, artinya memang Kaltim bukan bagian penting dari penopang ekonomi nasional. Itu akan jadi ujian bagi pemerintah pusat,” kata Vendy.
Perjuangan Fraksi Kaltim ditegaskannya murni untuk kepentingan rakyat tanpa tendensi politik, agama, maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Kami satu Kaltim. Tidak ada urusan partai, agama, atau suku. Semua bersatu demi kesejahteraan rakyat. Kalau masyarakat kita sejahtera, itu kebanggaan kita bersama,” tutup Vendy.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
