Menurut legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kukar tersebut, jumlah keluhan masyarakat memang sedikit berkurang, namun kualitas aspirasi yang disampaikan justru meningkat signifikan.
Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pola pikir masyarakat dalam menentukan prioritas kebutuhan pembangunan di daerah mereka. “Dari sisi kuantitas mungkin sedikit berkurang karena ada beberapa aspirasi atau permintaan masyarakat yang sebagian sudah terakomodir, baik melalui mekanisme bantuan ke provinsi, realisasi di kabupaten/kota, maupun belanja langsung lewat dinas-dinas di provinsi,” kata Salehuddin kepada Korankaltim.com Senin (3/11/2025).
Masyarakat kini mulai berpikir lebih jauh ke arah program jangka panjang. Jika pada periode-periode sebelumnya banyak permintaan yang bersifat instan seperti bantuan langsung atau hibah sementara, kini aspirasi yang muncul lebih menekankan pada pengembangan ekonomi berkelanjutan “Hal-hal yang sifatnya instan sudah berkurang. Sekarang justru lebih banyak permohonan yang sifatnya jangka panjang,” jelasnya.
“Seperti upaya penguatan sektor peternakan, budidaya kehutanan, hingga pengembangan ruang ekonomi baru di desa-desa,” terang politisi asal Partai Golkar tersebut.
Perubahan orientasi ini menjadi indikasi masyarakat Kukar semakin memahami pentingnya pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.
Mereka tidak lagi semata-mata menuntut bantuan cepat, tetapi sudah memikirkan bagaimana program tersebut memberi dampak nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi jangka panjang. “Bagi kami, ini bagian dari proses kemajuan masyarakat. Mereka sudah mulai berpikir substansi apa kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas di masing-masing wilayah,” tegasnya.
Salehuddin pun memastikan aspirasi yang diterimanya selama masa reses akan tetap diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD Kaltim, baik melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) dewan maupun koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Editor: Aspian Nur