Untuk mendukung upaya ini, ia bersama anggota KPAD lainnya telah bertemu langsung dengan pihak DPRD Samarinda guna merancang Raperda KPAD.
Sebab, menurutnya KPAD perlu fokus menjalankan tugas dengan baik dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Sedangkan saat ini KPAD telah menggandeng Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam hal penyelesaian kasus kekerasan anak.
“Apalagi tingkat kekerasan semakin tahun kian meningkat. Untuk itu kami perlu bekerja lebih fokus dalam hal perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan. Untuk saat ini kami masih bergerak dibawah SK (Surat Walikota) nomor 216 tahun 2017 dan terdiri dari susunan kepengurusan yang baru,” urainya.
Ia juga meyakinkan kepada Pemkot Samarinda untuk dapat mendukung kegiatan KPAD khususnya yang berkenaan dengan kegiatan perlindungan terhadap anak.
“Kedepan kami akan membuat suatu penelitian ilmiah guna mencari tahu apa penyebab kekerasan itu meningkat. Apalagi kekerasan seksual angkanya sangat meningkat tajam. Sehingga upaya kami kedepan yaitu menggiatkan sosialisasi yang menyasar ke sekolah namun fokusnya untuk orangtua anak,” paparnya.
Sebab lanjutnya, pelaku kekerasan terhadap anak seringkali dilakukan oleh keluarga terdekat bahkan masih memiliki hubungan darah.
“Untuk itu orangtua pun perlu diberikan pemahaman agar dapat melindungi anaknya sendiri. Tak hanya itu, kami juga sudah mengusulkan untuk pembangunan rumah aman yang belum bisa disebutkan lokasinya,” pungkas Sri. (ms)
