Setelah itu lanjutnya, pihaknya juga perlu merapatkan kembali persoalan ini dengan anggota Dewan Pengupahan Samarinda.
Selebihnya ia menyebutkan untuk data pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut sebetulnya dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kementerian Tenaga Kerja.
“Makanya saat ini kami juga masih menunggu hasil pertumbungan ekonomi dari BPS. Setelah itu keluar baru kita hitung dengan menggunakan formula yang ada di PP 78 tahun 2015,” terangnya.
Padahal sebelum dikeluarkannya PP 78 tahun 2015, pihaknya harus melakukan survei selama 8 bulan sejak Januari. Namun hal ini tidak berlaku, sebab dalam aturan tersebut ada rumus baku yang dipakai oleh semua kota di Indonesaa untuk menentukan UMK.
“Aturannya itu nantinya disesuaikan dengan UMP yang ditargetkan akan diumumkan pada 1 November. Sementara UMK tanggal 21 November. Kemungkinan kita menunggu itu sampai akhir bulan Oktober ini baru keluar data dari pusat,” imbuh Zulfianoor. (ms)
Setelah itu lanjutnya, pihaknya juga perlu merapatkan kembali persoalan ini dengan anggota Dewan Pengupahan Samarinda.
Selebihnya ia menyebutkan untuk data pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut sebetulnya dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kementerian Tenaga Kerja.
“Makanya saat ini kami juga masih menunggu hasil pertumbungan ekonomi dari BPS. Setelah itu keluar baru kita hitung dengan menggunakan formula yang ada di PP 78 tahun 2015,” terangnya.
Padahal sebelum dikeluarkannya PP 78 tahun 2015, pihaknya harus melakukan survei selama 8 bulan sejak Januari. Namun hal ini tidak berlaku, sebab dalam aturan tersebut ada rumus baku yang dipakai oleh semua kota di Indonesaa untuk menentukan UMK.
“Aturannya itu nantinya disesuaikan dengan UMP yang ditargetkan akan diumumkan pada 1 November. Sementara UMK tanggal 21 November. Kemungkinan kita menunggu itu sampai akhir bulan Oktober ini baru keluar data dari pusat,” imbuh Zulfianoor. (ms)
