Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi besar mengguncang stabilitas keuangan daerah, khususnya bagi daerah yang masih bergantung pada dana pusat.
Subandi mengaku cukup khawatir dengan wacana pemotongan yang disebut-sebut bisa mencapai 75 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau benar sampai 75 persen, itu sangat mengkhawatirkan. Dampaknya akan terasa langsung pada program-program pembangunan,” kata Subandi, Minggu (26/10/2025).
“Apalagi di Samarinda, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita belum terlalu kuat, masih berkisar Rp3,5 sampai Rp4 triliun, belum separuh dari total APBD,” tambahnya.
Meski begitu, Subandi mengapresiasi upaya Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk menekan besaran pemangkasan tersebut.
Dia menyebut, informasi terakhir menunjukkan peluang pemotongan hanya sekitar 30 persen.
“Kalau dipangkas sekitar 30 persen, itu masih bisa kita sesuaikan. Kita pernah mengalami kondisi APBD di bawah Rp10 triliun dan tetap bisa berjalan. Semoga lobi yang dilakukan pemerintah provinsi membuahkan hasil,” katanya optimistis.
Politisi yang dikenal vokal itu juga menilai situasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Ia mendorong Pemkot Samarinda agar lebih serius menggali potensi PAD dari berbagai sektor agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat.
“Ini saatnya pemerintah daerah berbenah. Samarinda perlu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang sah, supaya pembangunan bisa terus berjalan walaupun dana pusat berkurang,” tegasnya.
Subandi pun berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali dampak kebijakan pemangkasan TKD terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah.
Dirinya menegaskan ketahanan fiskal daerah harus menjadi prioritas agar pembangunan tetap berkelanjutan.
“Pembangunan tidak boleh stagnan hanya karena penyesuaian anggaran. Kemandirian daerah adalah kunci menjaga stabilitas,” tutupnya.
Editor: Erwin