2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sabaruddin Panracalle, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera mengambil langkah inovatif dalam menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kreatif, berkelanjutan dan mendukung kemandirian fiskal.
Dorongan ini muncul sebagai respons atas informasi terkait rencana pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 mendatang.
Sabaruddin menyatakan, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat bisa berdampak besar terhadap kelangsungan program pembangunan yang telah diproyeksikan dalam jangka menengah dan panjang.
“Jika ada pengurangan signifikan dalam TKD, tentu ini bisa menghambat pelaksanaan sejumlah proyek strategis daerah. Maka pemerintah daerah perlu segera menyusun strategi alternatif,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Politikus Partai Gerindra ini menekankan pentingnya sikap proaktif dari Pemprov Kaltim dalam menggali sumber pendapatan baru yang potensial.
Menurutnya, selain mengandalkan sektor pajak, ada berbagai peluang lain yang bisa dimanfaatkan seperti potensi ekonomi di sepanjang alur sungai maupun optimalisasi bisnis yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami mendorong agar segala bentuk pengelolaan pendapatan dilakukan secara transparan, dengan adanya laporan rutin yang bisa dievaluasi secara berkala. Ini penting agar arah kebijakan bisa terus dikawal,” tegas Sabaruddin.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepatuhan membayar pajak daerah. Sebagai tulang punggung PAD, sektor perpajakan harus diperkuat melalui program edukasi dan sosialisasi yang intensif.
“Kami di DPRD akan terus mendukung program penyadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini adalah langkah konkret untuk mengimbangi kekurangan akibat pemangkasan dana pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sabaruddin menyebut momentum efisiensi fiskal ini semestinya menjadi peluang bagi Pemprov Kaltim untuk mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan pajak.
Digitalisasi sistem perpajakan akan memberikan kemudahan, mempercepat proses, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan.
“Dengan sistem digital yang efisien, kita harap kepatuhan masyarakat bisa meningkat dan cakupan penerimaan daerah dari pajak makin meluas,” jelasnya.
Selain menggali pendapatan baru, Pemprov Kaltim juga diminta untuk melakukan inventarisasi seluruh aset milik daerah, terutama aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Aset-aset nonproduktif bisa diolah melalui berbagai skema, mulai dari kerja sama dengan pihak ketiga hingga penguatan kinerja BUMD.
“Kita harus mengidentifikasi sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pengurangan anggaran. Namun dalam proses penyesuaian, tiga sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh tersentuh pemotongan,” tegasnya.
Dengan terbangunnya sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemprov, Sabaruddin optimistis Kaltim mampu menjaga stabilitas fiskal meski di tengah tantangan penurunan dana transfer dari pusat.
“Inovasi dalam penggalian PAD dan tata kelola keuangan yang transparan adalah kunci menuju kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
