3 menit baca0 kali dibaca
Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Dana Bagi Hasil (DBH) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan drastis dari sekitar Rp6 triliun menjadi hanya Rp1,6 triliun tahun 2026.
Kondisi tersebut menjadi sorotan utama dalam pertemuan gubernur seluruh Indonesia dengan Menteri Keuangan baru-baru ini.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tetap menunjukkan optimisme bahwa melalui dialog dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat yang digelar Selasa (7/10/2025) lalu, akan ada langkah korektif melalui APBN Perubahan.
Namun di sisi lain, para gubernur dalam forum tersebut menyuarakan kekhawatiran penurunan DBH dapat menghambat proyek strategis dan pembangunan daerah, sehingga dibutuhkan sinergi kebijakan serta efisiensi fiskal agar roda pembangunan tetap berputar.
Menanggapi kondisi ini, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul) Purwadi Purwoharsojo menilai langkah pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah mencerminkan kebijakan yang terlalu sentralistik dan kurang memahami realitas di lapangan.
Menurutnya, sikap Pemerintah Provinsi Kaltim yang tampak “hati-hati” dalam merespons kebijakan itu menggambarkan posisi yang masih menunggu kepastian hasil sinkronisasi di Kementerian Keuangan.
“Pak Gubernur itu bukan tidak percaya diri, tapi masih wait and see. Beliau menunggu keputusan final dari Kemenkeu, masih berharap jangan hanya Rp1,6 triliun. Karena kalau benar segitu, itu nyaris habis untuk pendidikan gratis saja,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Rabu (8/10/2025).
Ia menilai kebijakan pemangkasan dana transfer tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak langsung terhadap ekonomi daerah. Padahal, kata dia, jika ekonomi daerah melemah, efek domino akan menimpa ekonomi nasional.
“Ini bukan soal efisiensi lagi, tapi sudah semena-mena. Kalau ekonomi daerah tumbang, ekonomi nasional ikut tumbang. Harusnya pemerintah pusat memahami piramidanya itu,” tegasnya.
Purwadi juga menyoroti cara komunikasi pemerintah pusat yang kerap menggeneralisasi dugaan penyalahgunaan dana transfer oleh daerah tanpa bukti jelas. Ia menantang Menteri Keuangan untuk membuktikan tudingan tersebut dengan data konkret.
“Kalau bilang banyak dana transfer disalahgunakan, buktikan. Kepala daerah mana yang korup dari dana itu? Jangan hanya mencari pembenaran lewat pernyataan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemangkasan dana hingga Rp1,6 triliun untuk Kaltim akan berdampak langsung terhadap kabupaten/kota.
“Dibagi 10 kabupaten/kota, dapat apa? Mahakam Ulu saja mungkin cuma 200 miliar, itu baru cukup buat jalan. Daerah lain juga kena imbasnya,” tutur Purwadi.
Lebih jauh, Purwadi mengkritik keras ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah yang dianggapnya semakin melebar. Ia menyebut pemerintah pusat terlalu fokus pada megaproyek seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program besar lainnya, sementara daerah penghasil seperti Kaltim justru dibiarkan menghadapi persoalan klasik seperti kerusakan hutan, tambang ilegal, dan banjir tanpa dukungan fiskal memadai.
“IKN itu disedot terus dananya, tapi apa dampaknya buat Kaltim? Belum terasa. Sementara daerah-daerah penghasil seperti Kaltim sudah rusak berat, tambang ilegal dibiarkan, hutan gundul, dan banjir di mana-mana,” ujarnya tajam.
Purwadi juga menilai ketimpangan struktural di pusat menjadi akar persoalan. Ia menyoroti tunjangan kinerja (tukin) yang melonjak di kementerian tertentu, sementara banyak sektor pelayanan publik di daerah masih kekurangan anggaran.
“Tukin di Kemenkeu naik sampai 300 persen, sementara dosen saja banyak yang belum dibayar. Kalau mau efisiensi, mulai dari pusat dulu, bukan tekan daerah,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan agar pemerintah pusat segera melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk evaluasi realisasi anggaran di daerah dan efisiensi birokrasi di pusat.
“Kalau mau pangkas, pangkas dengan adil. Jangan cuma daerah yang ditekan, sementara di pusat masih boros. Negara ini tidak bisa terus dikelola dengan cara bercanda,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
