Meski program ini digagas untuk memperbaiki kualitas gizi siswa sekolah, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan.
Dia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar manfaat program benar-benar dirasakan peserta didik.
Menurutnya, salah satu akar masalah terletak pada pola distribusi makanan yang selama ini banyak diserahkan kepada pihak ketiga.
“Walaupun MBG di tengah-tengah ada problematiknya, tetapi ini merupakan Asta Cita dari Bapak Prabowo. Maka evaluasi harus segera dilakukan. Semua kendala di lapangan mesti dipetakan dan diperbaiki, supaya tujuan peningkatan gizi benar-benar tercapai,” ucap Agusriansyah Kamis (2/10/2025).
Ia mengusulkan agar pengelolaan MBG tidak lagi didominasi pihak penyedia jasa, melainkan dialihkan ke sekolah masing-masing.
Dengan membentuk tim internal, sekolah dinilai lebih mampu mengatur menu sesuai kebutuhan siswanya.
“Sekolah lebih tahu kondisi dan selera lokal. Kalau dilaksanakan mandiri, distribusi lebih cepat, variasi makanan lebih sesuai, dan anak-anak bisa mendapat kualitas yang lebih baik,” jelas legislator PKS tersebut.
Selain meningkatkan kualitas, pola pengelolaan mandiri juga membuka ruang akuntabilitas. Setiap sekolah bisa menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan anggaran, sehingga pengawasan lebih mudah dilakukan.
“Nanti kalau sekolah hanya menerima makanan dari pihak luar, ada risiko menu yang diberikan tidak sesuai harapan. Apalagi kalau penyedia jasa hanya mengejar keuntungan,” tambahnya.
Agusriansyah bahkan menyebut sudah ada laporan yang menunjukkan kualitas menu MBG kalah dibandingkan dengan makanan sekolah yang dulu disiapkan secara mandiri sebelum program nasional ini dijalankan.
“Dari temuan di lapangan, justru sebelum ada MBG, makanan yang disediakan sekolah lebih representatif. Artinya, perlu koreksi serius agar program ini tidak sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia menekankan, MBG tetap merupakan program strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia.
Namun untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah pusat dan daerah diminta mempertimbangkan opsi pelibatan sekolah secara lebih aktif.
“Saya rasa program ini sangat baik, tapi harus dianalisis kembali dari sisi gizi, efektivitas pelayanan, dan kesesuaian kebutuhan tiap sekolah. Kalau itu bisa dijalankan, manfaatnya akan jauh lebih besar,” pungkasnya.
Editor: Erwin