2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi Guntur dalam Rapat Paripurna ke-37 yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (23/9/2025) kemarin.
Sama seperti Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI-P juga menyoroti keterlambatan pemerintah provinsi (pemprov) dalam menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2025.
Seharusnya menurut Guntur penyusunan dan kesepakatan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 paling lambat dilakukan pada minggu kedua Agustus, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Namun, DPRD baru menerima dokumen tersebut pada 8 September 2025,” ujar Guntur.
Keterlambatan ini menyebabkan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memiliki cukup waktu untuk mencermati isi KUA-PPAS secara detail.
Hal tersebut berdampak pada keterlambatan penyusunan dan pengesahan R-APBD Perubahan 2025 yang pada akhirnya bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Akibatnya, mekanisme pembahasan anggaran tidak bisa dilakukan secara mendalam. TAPD hanya menyampaikan gambaran umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tanpa rincian program kegiatan yang memadai,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai adanya kelemahan dalam disiplin administrasi TAPD yang berpotensi mengganggu kinerja gubernur dalam menjalankan program kesejahteraan rakyat.
Untuk itu mereka meminta Gubernur Kaltim melakukan evaluasi terhadap kinerja TAPD. Guntur mengungkapkan masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi belanja pegawainya melampaui batas maksimal 30 persen dari total APBD.
Padahal, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah menegaskan batasan tersebut.
Menutup pandangan fraksinya, Guntur mengutip ajaran Bung Karno mengenai pentingnya anggaran negara. “Anggaran harus menjadi instrumen utama untuk memperjuangkan keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat kecil, bukan hanya untuk kepentingan elit birokrasi,” sebutnya. “Anggaran harus berpihak pada rakyat, bersifat mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai nasionalisme serta gotong royong,” pungkasnya.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
