Yonavia Dorong Pemprov Kaltim Bentuk Tim Pemantau Harga Sembako di Mahulu

Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, menyoroti pentingnya langkah pengawasan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) setelah penyaluran bantuan pangan oleh pemerintah.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera membentuk tim khusus yang bertugas memantau perkembangan harga di pasar.

Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, wilayah Mahulu memiliki kondisi geografis dan logistik yang berbeda dibanding daerah lain.

Biaya transportasi yang tinggi, karena bergantung pada jalur sungai dan udara, membuat harga kebutuhan pokok di Mahulu kerap lebih mahal.

Situasi ini, dinilai rawan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab ketika terjadi perubahan pasokan setelah distribusi bantuan.

“Bantuan pangan memang meringankan beban masyarakat. Namun, tanpa pengawasan, justru berpotensi menimbulkan gejolak harga. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan kondisi dengan menaikkan harga sepihak,” kata Yonavia, Jumat (22/8/2025).

Lanjutnya, bantuan pangan bisa berdampak ganda terhadap harga pasar. Jika stok barang bertambah, harga bisa turun. Sebaliknya, bila distribusi terganggu atau stok terbatas, harga dapat melonjak.

Karena itu, pemerintah harus memastikan rantai distribusi tetap lancar.

Yonavia menambahkan, kondisi geografis Mahulu yang sulit dijangkau membuat distribusi barang sangat bergantung pada cuaca dan transportasi.

Saat jalur sungai terganggu atau penerbangan terkendala, pasokan sembako otomatis terbatas, sehingga harga mudah terkerek naik.

“Koordinasi antarinstansi harus diperkuat. Pemprov, Pemkab, hingga aparat di lapangan perlu bersinergi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan bantuan pangan tersalurkan dengan baik,” ujarnya.

Sebagai solusi, Yonavia mendorong dibentuknya tim pemantau harga yang bekerja rutin di lapangan.

Tim ini, menurutnya, sebaiknya terdiri dari unsur pemerintah, aparat, serta perwakilan masyarakat.

Dengan begitu, pengawasan bisa dilakukan lebih transparan dan partisipatif.

“Kalau pengawasan hanya dilakukan oleh satu pihak, rawan terjadi penyimpangan. Tetapi jika masyarakat ikut terlibat, laporan bisa lebih cepat masuk dan pemerintah bisa segera mengambil tindakan,” jelasnya.

Selain mengawal harga pasca bantuan, Yonavia mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada kebijakan distribusi pangan.

Ia menekankan perlunya strategi jangka panjang, terutama pembangunan infrastruktur transportasi dan penguatan produksi pangan lokal.

“Ketergantungan pasokan dari luar daerah harus dikurangi. Mahulu punya potensi pertanian yang bisa dikembangkan agar kebutuhan pokok lebih stabil dan terjangkau,” terangnya.

Yonavia menegaskan, DPRD Kaltim akan terus memantau perkembangan harga sembako di Mahulu. Pihaknya juga membuka ruang laporan dari masyarakat jika terjadi lonjakan harga yang meresahkan.

“Stabilitas harga adalah kunci agar bantuan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika ada masalah, DPRD siap memfasilitasi pembahasan bersama pemerintah,” pungkasnya.

Editor: Erwin

Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera membentuk tim khusus yang bertugas memantau perkembangan harga di pasar.

Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, wilayah Mahulu memiliki kondisi geografis dan logistik yang berbeda dibanding daerah lain.

Biaya transportasi yang tinggi, karena bergantung pada jalur sungai dan udara, membuat harga kebutuhan pokok di Mahulu kerap lebih mahal.

Situasi ini, dinilai rawan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab ketika terjadi perubahan pasokan setelah distribusi bantuan.