Mahulu Terisolasi Saat Bencana, Ketua DPRD Kaltim Usul Helikopter Bisa jadi Solusi

Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Keterbatasan infrastruktur serta tantangan alam yang ekstrem kembali menempatkan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dalam sorotan. 

Daerah yang berada di ujung timur Kaltim dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia itu kerap mengalami keterisolasian terutama saat bencana melanda.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan sudah saatnya pemerintah memberikan solusi yang bersifat strategis dan cepat guna menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar warga.

“Saat jalur darat belum sepenuhnya bisa dilalui dan sungai mengalami surut, kita tidak bisa lagi mengandalkan moda transportasi konvensional. Helikopter harus disiapkan sebagai sarana evakuasi dan distribusi bantuan,” ujar Hasanuddin kepada Korankaltim.com Sabtu (9/8/2025).

Mahulu dikenal dengan medan geografis yang sulit dijangkau. Tak sedikit desa-desa di sana yang hanya bisa diakses melalui jalur sungai atau udara.  Ketika terjadi bencana alam atau cuaca buruk, distribusi logistik sering kali terhambat, bahkan tidak jarang bantuan gagal tiba tepat waktu.

Kondisi tersebut tidak sekadar mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada harga dan ketersediaan bahan pokok. “Bayangkan saja, pernah terjadi harga beras tembus hingga satu juta rupiah per karung, sementara gas elpiji nyaris tak tersedia. Ini bukan hanya tentang distribusi, tapi tentang pemenuhan hak dasar warga untuk hidup layak,” ungkapnya.

Program pengadaan helikopter yang pernah dijalankan di masa lalu kembali dibahas. Melalui kerja sama antara Pemprov Kaltim, kepolisian daerah dan Kodam, helikopter disiagakan untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari penanganan bencana hingga keperluan dinas darurat. 

Dana operasional yang disiapkan kala itu mencapai Rp2 Miliar untuk setiap enam bulan. “Saat Pak Akmal (Akmal Malik, Pj  Gubernur Kaltim) masih menjabat, Kaltim punya sistem patungan lintas lembaga dan itu sangat membantu. Tapi sayangnya, sekarang program tersebut seperti hilang ditelan waktu,” ucap Hasanuddin.

Politisi Golkar itu mendorong agar skema tersebut diaktifkan kembali. Bahkan, ia membuka peluang untuk menggandeng pihak swasta melalui program CSR.

Penyediaan helikopter tak harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kita harus mulai berpikir kolaboratif. Kalau perusahaan besar di Kaltim ikut ambil bagian, kita bisa punya helikopter siaga untuk kondisi darurat. Ini soal kemanusiaan, bukan hanya soal logistik,” paparnya.

Selain infrastruktur dan logistik, Hasanuddin juga mengkritisi minimnya perhatian media terhadap wilayah-wilayah terluar seperti Mahulu. 

Tekanan publik melalui pemberitaan bisa mempercepat langkah pemerintah dalam mengambil tindakan nyata. “Media punya peran penting. Jangan sampai Mahulu terus-menerus berada dalam bayang-bayang ketertinggalan hanya karena letaknya jauh dari pusat,” jelas Hasanuddin.

Perhatian terhadap daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.  Mahulu sebagai wilayah perbatasan, menurutnya, merupakan simbol eksistensi negara yang tidak boleh diabaikan.

“Ini bukan semata-mata soal keterpencilan wilayah. Ini soal keadilan sosial. Warga Mahulu punya hak yang sama untuk mendapatkan pertolongan dan pelayanan yang cepat dalam situasi krisis,” ucap Hasanuddin.

Editor: Aspian Nur