Rasa khawatir itu disuarakan Sabaruddin dan mengingatkan sebagai provinsi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim menghadapi tantangan besar.
Pertumbuhan penduduk yang pesat dinilai akan memicu lonjakan kebutuhan bahan pangan yang tak bisa terus-menerus bergantung pada daerah lain.
“Kami memiliki potensi besar di bidang pertanian, tapi sayangnya banyak lahan produktif justru dikorbankan untuk proyek infrastruktur. Jika ini dibiarkan, kami akan menghadapi krisis ketahanan pangan,” kata Sabaruddin kepada Korankaltim.com Jumat (8/8/2025).
Hasil penyerapan aspirasi selama reses menunjukkan keresahan masyarakat di berbagai daerah pemilihan (Dapil). Banyak petani mengeluhkan menyempitnya lahan yang bisa digarap, akibat ekspansi pembangunan perumahan maupun proyek infrastruktur lainnya.
Menurutnya pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek fisik dan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan pangan.
“Kami tak bisa bicara kemajuan jika soal makan saja belum terjamin. Harus ada perlindungan nyata terhadap lahan pertanian,” jelas Sabaruddin lagi.
Politisi Partai Gerindra itu juga menekankan perlunya langkah strategis dari pemerintah daerah, seperti pembukaan lahan sawah baru, pembenahan sistem irigasi serta peningkatan akses terhadap sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih unggul.
Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan wajib dilakukan agar mereka mampu beradaptasi dengan teknologi pertanian modern.
“Pertanian tidak bisa stagnan. Petani harus diberi kesempatan untuk berkembang melalui peningkatan keterampilan dan akses informasi,” paparnya.
Tidak hanya sektor pertanian yang menjadi sorotan. Aspirasi dari komunitas pesisir dan peternak juga turut disampaikan. Nelayan misalnya, mengeluhkan mahalnya harga pakan ikan serta keterbatasan alat tangkap. Disisi lain, peternak membutuhkan dukungan berupa bibit unggul dan fasilitas pengolahan pakan.
“Nelayan dan peternak juga bagian penting dari ekosistem ketahanan pangan. Mereka harus mendapatkan perhatian yang proporsional,” ujarnya.
Dengan posisi strategis Kaltim sebagai daerah penyangga ibu kota baru, sudah sepatutnya provinsi ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Peran petani, nelayan dan peternak harus diperkuat agar Kaltim bisa menjadi lumbung pangan nasional.
“Kami tidak ingin Kaltim hanya jadi penonton dalam pembangunan IKN. Sumber daya lokal harus diberdayakan secara optimal,” ucap Sabaruddin.
Masukan dari masyarakat yang disampaikan saat reses diharapkan dapat dirumuskan dalam kebijakan konkret, termasuk dalam RPJMD Kaltim, demi terciptanya ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Aspian Nur