Rakor dirangkai High Level Meeting (HLM), Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 dan penyerahan Paritrana Award Provinsi Kalimantan Timur 2025 dihadiri Deputi Bidang Promosi Kerjasama Badan Gizi Nasional Dr Nyoto Suwignyo, para bupati dan wali kota se-Kaltim.
Gubernur Harum menjelaskan tantangan digitalisasi saat ini harus benar-benar menyentuh pelayanan dasar masyarakat.
Menurut Gubernur, komitmen menuju layanan digital ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi budaya kerja dan mencakup transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pajak dan retribusi sampai pelayanan publik berbasis nontunai.
“Maka dari itu, kami meminta kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) dan kepala daerah untuk memperkuat sinergi dengan Bankaltimtara selaku RKUD (Rekening Kas Umum Daerah),” tandasnya.
Selain itu, Gubernur Harum meminta agar roadmap TP2DD Kaltim perlu segera diselesaikan dan dijalankan dengan kesepahaman, terutama lintas OPD.
“Digitalisasi tanpa arah strategis, hanya akan menjadi proyek bukan sistem. Kita perlu memastikan bahwa pelatihan dan literasi bagi para aparatur dan pelaku UMKM menjadi bagian dari pada transformasi ini. Jadi tidak hanya 4.0 tapi 5.0,” kata Harum.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dalam laporannya menegaskan Pemprov Kaltim terus berupaya mendorong percepatan perluasan digitalisasi daerah. Diterangkan, ini bukan hal yang baru, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama.
“Prinsip percepatan perluasan digitalisasi daerah, tidak hanya pada aspek pendapatan tetapi juga belanja pemerintah daerah. Ini akan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” kata Sekda Sri Wahyuni.
Ia berharap seluruh perangkat daerah bersama-sama meningkatkan perluasan digitalisasi daerah baik dari sektor pendapatan maupun belanja.
“Kiranya bisa meningkatkan proses transaksi secara digital. Demikian juga dengan proses belanja di antaranya lewat kartu kredit,” imbuhnya. (*/sul/ky)
