Rakor dirangkai High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan penyerahan Paritrana Award Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dihadiri Deputi Bidang Promosi Kerja Sama Badan Gizi Nasional Dr Nyoto Suwignyo, Wakil Gubernur H Seno Aji, para bupati dan wali kota se Kaltim.
Program Makan Bergizi Gratis lanjut Harum, bagian dari strategi jangka panjang dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Kami percaya, investasi pada gizi anak-anak hari ini akan melahirkan generasi unggul dan sehat di masa depan," kata Harum.
Untuk itu, Harum berharap program MBG dijalankan bukan hanya dari sisi logistik, tapi sisi edukasi, partisipasi, dan kolaborasi.
Perluasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), optimalisasi dapur sekolah, dan pemanfaatan lahan milik Pemda adalah bagian dari intervensi fisik.
Harum mengingatkan penguatan peran orang tua, guru, dan komunitas sekolah adalah kunci keberlanjutan. "Gizi bukan hanya makanan tapi pengetahuan, kebiasaan, dan budaya sehat," tegas Harum.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong agar seluruh kabupaten dan kota memanfaatkan pangan lokal dalam menu MBG.
Hal ini bukan hanya untuk mendukung petani dan nelayan, tapi membentuk pola konsumsi yang adaptif, sehat dan mandiri. "Libatkan UMKM pangan lokal sebagai mitra strategis," seru Harum.
Dengan estimasi 1,1 juta jiwa penerima manfaat dan kebutuhan 367 SPPG baru, maka perlu percepatan pengadaan dapur sekolah, pemanfaatan pangan lokal, kolaborasi dengan UMKM dan petani lokal, serta sinergi lintas OPD dan kabupaten/kota.
"Perlu komitmen penuh kepala daerah dan OPD terkait. Gunakan pendekatan gotong royong. Jangan tunggu perintah pusat, karena tanggung jawab masa depan anak-anak kita ada di pundak kita semua," ungkap Harum.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menambahkan SPPG yang sudah aktif terdapat di Kabupaten Paser 2 unit, Kutai Kartanegara 6 unit, Balikpapan 3 unit, Samarinda 8 unit dan Bontang 2 unit. "Sementara lima kabupaten yang lain belum aktif," sebutnya.
Untuk penyediaan lahan di Kabupaten Paser menggunakan lahan pemda 1 persil, Kutai Kartanegara 2 persil, Berau 3 persil, Kutai Timur dan Kutai Barat masing-masing 1 persil.
Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara 5 persil, Mahakam Ulu 2 persil, Balikpapan 3 persil dan Samarinda 5 persil.
"Sedangkan Kota Bontang belum menyediakan lahan milik pemda setempat untuk SPPG," sebut Sekda. (*/yans/sul/ky)
