Menurutnya, tanpa kesiapan yang matang, program ini berpotensi gagal memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sebab, ia menilai keberhasilan program yang bersifat top-down ini sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan di tingkat desa.
Ia menekankan pentingnya pendampingan intensif agar dana yang digelontorkan tidak salah sasaran atau disalahgunakan.
“Jangan sampai anggaran besar hanya jadi proyek formalitas tanpa manfaat konkret. Pendampingan dari awal itu wajib,” kata Apansyah, Jumat (11/7/2025).
Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan peran strategis dinas teknis di daerah. Sebelum dana disalurkan, perlu ada pembinaan menyeluruh untuk memastikan kesiapan aparatur desa dalam mengelola koperasi secara profesional.
Dengan pengawasan dan pembinaan ketat, Koperasi Merah Putih bisa menjadi alat strategis untuk memperkuat ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
Terlebih kata dia, penggelontoran dana tanpa kajian kesiapan desa justru bisa menjadi bumerang.
“Program ini sangat bagus secara konsep. Tapi jangan asal salur. Kalau desa belum siap, malah jadi beban,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak tergesa-gesa dalam menyalurkan anggaran. Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim dan Berau itu menekankan, bahwa akan mengawal ketat pelaksanaan program agar benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Kami di DPRD siap mengawasi. Tapi pemerintah juga harus pastikan semua desa punya kapasitas dan dukungan teknis yang memadai,” tutupnya.
Editor: Erwin