Penandatanganan PKS ini menurut Gubernur Harum bukan semata kegiatan seremonial, tapi momentum penting langkah nyata menuju masa depan generasi Kalimantan Timur yang lebih cerah.
Gubernur Harum menegaskan, kebijakan pembangunan yang dipilih ini bersifat terbuka dan inklusif bagi putra putri Kalimantan Timur, tanpa memandang suku, agama, bahasa dan budaya.
PKS dengan perguruan tinggi swasta ini sekaligus menjadi bukti nyata, Pemprov Kaltim untuk membangun pendidikan dan bukan sekadar wacana.
"Kami sangat bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim agar dapat menempuh pendidikan tanpa kendala biaya lagi," tegas Gubernur Harum.
Alokasi APBD untuk pendidikan menurut Gubernur Harum bukanlah biaya (cost). Tapi investasi yang akan dipanen dalam jangka panjang.
Gubernur Harum meyakini, 5-10 tahun ke depan, sumber daya manusia Kaltim akan mampu berakselerasi minimal sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang sudah maju dan berkembang. Bahkan ke depan bisa terus bersaing di level regional, nasional bahkan internasional.
Ia pun mengapresiasi kerja sama perguruan tinggi negeri yang telah mengantongi nama-nama mahasiswa baru dan Pemprov Kaltim langsung bergerak untuk menindaklanjuti.
Berikutnya diharapkan perguruan tinggi swasta yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama bisa segera mengambil langkah serupa untuk memudahkan koordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk pendataan mahasiswa baru.
Tahun ini Pemprov Kaltim memberi kuota 100 persen sama dengan jumlah penerimaan tahun lalu, dengan tambahan setiap perguruan tinggi 10 persen dari jumlah penerimaan mahasiswa tahun lalu.
"Jadi kalau tahun kemarin ada 1.000, maka tahun ini maksimum 1.100. Tujuannya tidak lain adalah untuk pemerataan," tegas Gubernur lagi.
Dia berharap agar Program Gratispol ini terus dikawal agar tepat sasaran, tepat guna dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hadir dalam penandatanganan tersebut Wagub Kaltim H Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Biro Kesra Dasmiah dan Kepala Biro Hukum Suparmi.
Perguruan tinggi swasta yang melakukan penandatanganan dengan Pemprov Kaltim berjumlah 45 PTS. (*/sul/ky)
