Sejumlah langkah strategis yang telah dijalankan dinilai berhasil meningkatkan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebutkan bahwa kebijakan awal gubernur menunjukkan arah perubahan yang konstruktif, terutama dalam hal kedisiplinan aparatur dan peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
“Selama tiga bulan terakhir, kami melihat adanya ikhtiar nyata untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Ini menjadi kunci agar program-program yang dirancang pemerintah bisa dijalankan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah penghematan anggaran melalui efisiensi dalam penyelenggaraan rapat pemerintahan.
Pemprov Kaltim disebut memilih untuk menggelar rapat di lingkungan kantor pemerintahan alih-alih di hotel-hotel, langkah yang tidak hanya menekan biaya tetapi juga membentuk budaya kerja yang lebih sederhana dan produktif.
Hasanuddin menilai bahwa pendekatan ini layak dipertahankan bahkan ditingkatkan, mengingat efisiensi menjadi elemen penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar menjelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin, maka mereka harus menepati janji-janji kampanyenya demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Syaiful, menekankan pentingnya konsistensi kepala daerah dalam merealisasikan janji politik yang telah dilontarkan kepada publik. Setiap komitmen yang diucapkan saat kampanye merupakan bentuk tanggung jawab moral yang wajib diwujudkan secara nyata, bukan sekadar retorika.
“Janji kepala daerah bukan hanya ucapan, itu adalah utang politik kepada rakyat yang harus dibayar dengan tindakan konkret,” ujar Syaiful.
Ia menilai bahwa program-program unggulan yang dibawa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy-Seno, tidak jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Meski demikian, ia mengakui adanya usaha penyempurnaan, terutama dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur.
Namun, Syaiful mengkritik branding program yang menggunakan istilah “GratisPol”, yang menurutnya lebih bersifat kosmetik ketimbang substansial. Ia khawatir istilah tersebut hanya menjadi pemanis yang meninabobokan publik.
“Jangan sampai masyarakat Kaltim terbuai oleh slogan seperti ‘Gratispol’, padahal implementasinya masih banyak syarat dan keterbatasan,” tegasnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah program bantuan pendidikan Gratispol. Dirinya mengungkapkan, meskipun terkesan menyeluruh, program tersebut sebenarnya hanya mencakup UKT untuk mahasiswa baru dan masih dibatasi usia serta nominal bantuan.
“Jenjang SMA memang sudah gratis, tapi untuk perguruan tinggi masih terbatas. Belum lagi isu kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan yang belum tertangani optimal,” katanya.
Tak hanya itu, Syaiful juga menyoroti program seragam gratis untuk pelajar SMA dan SMK. Menurutnya, kebijakan ini sebaiknya dijadikan program tahunan yang menyasar seluruh jenjang kelas.
“Kalau mau serius, seragam gratis harus disediakan setiap tahun untuk semua siswa dari kelas X hingga XII,” sarannya.
Meski menyampaikan kritik, Syaiful tetap berharap agar pasangan Rudy-Seno benar-benar fokus mewujudkan janji-janjinya.
Ia menekankan masyarakat memiliki hak untuk terus mengawal dan menagih janji demi kemajuan Kaltim.
“Ini bukan soal politik lagi, tapi tentang komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin