Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir menyampaikan bahwa peluncuran layanan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat realisasi anggaran serta meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola keuangan daerah.
“Dengan SP2D Online dan SDS Pencairan SP2D 7 hari, pencairan anggaran tidak lagi terbatas pada hari kerja. Mulai hari ini, pencairan bisa dilakukan dari Senin sampai Minggu. Tidak ada alasan lagi serapan rendah,” tegas Muzakkir.
Ia menjelaskan, layanan ini lahir dari kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem pencairan SP2D Online ke dalam aplikasi SIPD RI, platform digital nasional yang dikembangkan Kemendagri dalam rangka mendukung perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan secara realtime dan paperless.
“Kalau sebelumnya SP2D terbit di Jumat, pencairan baru bisa Senin. Sekarang, semua bisa diproses dan cair saat itu juga, termasuk di akhir pekan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi antara BPKAD Kaltim dan Bankaltimtara dalam mewujudkan sistem keuangan yang modern dan adaptif.
“Langkah ini bukan hanya mempercepat pencairan, tapi juga bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Semuanya online, transparan, dan akuntabel. Ini adalah bentuk nyata transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wagub Seno.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas layanan SDS ke seluruh kabupaten/kota dan memastikan pihak ketiga memiliki rekening di Bankaltimtara untuk mendukung kelancaran pencairan anggaran.
“Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal membangun budaya baru. Kita perlu edukasi tambahan dan kemauan untuk saling belajar,” ujarnya.
Launching Seven Days Service (SDS) Pencairan SP2D 7 hari ditandai dengan penekanan tombol layar videotron sebagai simbol peluncuran resmi layanan SDS dan SP2D Online.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi pelaksanaan SP2D Online pada SIPD RI dan layanan SDS oleh Wahub Kaltim Seno Aji, Dirut Bankaltimtara Muhammad Yamin, Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir dan Sekda Kaltim yang diwakili oleh Kepala Inspektorat, Irfan Prananta.
Dengan diluncurkannya sistem ini, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan keuangan yang cepat, transparan, dan responsif, serta mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Sebanyak 400 peserta hadir dalam kegiatan ini, yang terdiri dari kepala SKPD Pemprov Kaltim, bendahara pengeluaran, dan kepala BPKAD dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. (*/krv/pt)
