2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Mematuhi proses hukum yang berlaku tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat Kalimantan Timur (DPP NasDem Kaltim) setelah adanya kabar mengenai penahanan terhadap anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi NasDem, KMR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan fiktif di PT Telkom Indonesia Tbk tahun anggaran 2016–2018 silam.
Sekretaris DPW NasDem Kaltim Fatimah Asyari kepada Korankaltim.com Selasa (13/5/2025) hari ini menjelaskan, mereka akan menghormati proses hukum yang berjalan.
“Kami masih menunggu informasi resmi. Pada prinsipnya Partai NasDem taat hukum dan akan mengikuti proses yang berlaku,” tegas Fatimah.
Ketika ditanya apakah akan ada sanksi organisasi bagi KMR, termasuk pemecatan atau pergantian antarwaktu (PAW), Fatimah memilih menunggu perkembangan proses hukum.
“Tunggu proses dan hasil akhirnya di pengadilan. Banyak hal bisa berubah selama proses itu berlangsung. Saya tidak mau berspekulasi,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta resmi menahan satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim berinisial KMR yang diduga terlibat dalam skandal proyek fiktif senilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan PT Telkom Indonesia dan sejumlah anak perusahaannya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, KMR yang diketahui berasal dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa fiktif bersama sembilan perusahaan swasta dalam periode 2016 hingga 2018.
Proyek ini dijalankan melalui empat anak perusahaan PT Telkom, yakni PT Infomedia, PT Telkominfra, PT PINS, dan PT Graha Sarana Duta. Namun, hasil penyidikan Kejati DKI Jakarta mengungkap bahwa proyek-proyek yang direncanakan tidak pernah dilaksanakan alias fiktif.
Selain itu, proyek tersebut melenceng dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Telkom yang seharusnya berfokus pada sektor telekomunikasi. Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp431,7 Miliar. Sembilan perusahaan swasta diduga terlibat, di antaranya PT ATA Energi, PT Vista Quanta, PT Forthen Catar Nusantara hingga PT Batavia Prima Jaya.
Nilai proyek yang dialokasikan untuk masing-masing perusahaan berkisar antara Rp10 Miliar hingga Rp114 Miliar.
Kejati DKI Jakarta telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, termasuk sejumlah petinggi perusahaan dan pejabat di lingkungan PT Telkom, diantaranya adalah KMR, yang disebut sebagai pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa.
KMR juga diduga berperan dalam proyek pemasangan sistem manajemen rantai pasok cerdas (smart supply chain management) dengan nilai mencapai Rp13,2 Miliar.
Dalam dokumentasi foto Kejati terlihat KMR tampak mengenakan masker abu-abu dan rompi tahanan saat digiring ke mobil tahanan usai konferensi pers Rabu (7/5/2205) pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap KMR dikeluarkan lewat Surat TAP-17/M.1/Fd.1/05/2025, tertanggal 7 Mei 2025.
Sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya mengungkap bahwa KMR merupakan kader Partai NasDem. Ia bergabung dengan partai tersebut setelah proses penyelidikan kasus ini dimulai sejak 2018.
Editor: Aspian Nur
Sekretaris DPW NasDem Kaltim Fatimah Asyari kepada Korankaltim.com Selasa (13/5/2025) hari ini menjelaskan, mereka akan menghormati proses hukum yang berjalan.
“Kami masih menunggu informasi resmi. Pada prinsipnya Partai NasDem taat hukum dan akan mengikuti proses yang berlaku,” tegas Fatimah.
Ketika ditanya apakah akan ada sanksi organisasi bagi KMR, termasuk pemecatan atau pergantian antarwaktu (PAW), Fatimah memilih menunggu perkembangan proses hukum.
“Tunggu proses dan hasil akhirnya di pengadilan. Banyak hal bisa berubah selama proses itu berlangsung. Saya tidak mau berspekulasi,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta resmi menahan satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim berinisial KMR yang diduga terlibat dalam skandal proyek fiktif senilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan PT Telkom Indonesia dan sejumlah anak perusahaannya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, KMR yang diketahui berasal dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa fiktif bersama sembilan perusahaan swasta dalam periode 2016 hingga 2018.
Proyek ini dijalankan melalui empat anak perusahaan PT Telkom, yakni PT Infomedia, PT Telkominfra, PT PINS, dan PT Graha Sarana Duta. Namun, hasil penyidikan Kejati DKI Jakarta mengungkap bahwa proyek-proyek yang direncanakan tidak pernah dilaksanakan alias fiktif.
Selain itu, proyek tersebut melenceng dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Telkom yang seharusnya berfokus pada sektor telekomunikasi. Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp431,7 Miliar. Sembilan perusahaan swasta diduga terlibat, di antaranya PT ATA Energi, PT Vista Quanta, PT Forthen Catar Nusantara hingga PT Batavia Prima Jaya.
Nilai proyek yang dialokasikan untuk masing-masing perusahaan berkisar antara Rp10 Miliar hingga Rp114 Miliar.
Kejati DKI Jakarta telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, termasuk sejumlah petinggi perusahaan dan pejabat di lingkungan PT Telkom, diantaranya adalah KMR, yang disebut sebagai pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa.
KMR juga diduga berperan dalam proyek pemasangan sistem manajemen rantai pasok cerdas (smart supply chain management) dengan nilai mencapai Rp13,2 Miliar.
Dalam dokumentasi foto Kejati terlihat KMR tampak mengenakan masker abu-abu dan rompi tahanan saat digiring ke mobil tahanan usai konferensi pers Rabu (7/5/2205) pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap KMR dikeluarkan lewat Surat TAP-17/M.1/Fd.1/05/2025, tertanggal 7 Mei 2025.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya mengungkap bahwa KMR merupakan kader Partai NasDem. Ia bergabung dengan partai tersebut setelah proses penyelidikan kasus ini dimulai sejak 2018.
Editor: Aspian Nur
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
