Hal ini menuai perhatian dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra. Iya meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih memperhatikan pemberian insentif kepada tenaga medis yang bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil.
Ketidakseimbangan ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kompensasi yang diterima tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah luar kota.
“Banyak dokter yang enggan ditempatkan di pelosok karena pendapatan di kota jauh lebih menjanjikan. Ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan,” ungkap Andi Satya, Kamis (1/5/2025).
Politisi Golkar itu pun mengusulkan adanya kerja sama strategis dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) untuk mendatangkan tenaga dokter baru.
Kerja sama ini juga termasuk para residen yang telah menyelesaikan masa pendidikannya, ke wilayah-wilayah yang kekurangan.
“Namun, tentunya perlu disertai dengan pemberian insentif yang layak agar mereka mau ditempatkan di daerah-daerah tersebut,” tambahnya.
Kurangnya tenaga medis di wilayah pedalaman, menurutnya, bisa memicu tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB), yang menjadi indikator penting dalam menilai kinerja layanan kesehatan daerah.
“Jika AKI dan AKB masih tinggi, itu menunjukkan masih lemahnya penanganan di sektor kesehatan. Pelatihan seperti PONEK harus digalakkan agar kemampuan tenaga medis terus ditingkatkan,” ujarnya.
Namun, dia menegaskan pelatihan semata tidak cukup. Masalah lain yang mendesak adalah sistem rujukan berjenjang yang kerap menjadi hambatan, terutama dalam kondisi darurat.
“Sering kali rujukan dari kabupaten ke kota seperti Samarinda terlambat karena jarak dan miskomunikasi. Ini harus segera dievaluasi agar pelayanan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Andi Satya pun berharap Pemprov Kaltim dapat mengakselerasi program-program kesehatan secara lebih serius dan terintegrasi. Langkah itu, demi menjamin pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Editor: Erwin