Andi Harun mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya bersama kepala daerah lain dari Partai Gerindra, menerima arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor yang satu diantara poin penting yang dibahas adalah strategi efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Menurut Andi Harun, pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran hingga tiga tahap, dengan total penghematan mencapai Rp750 Triliun dengan tujuan memangkas belanja yang dianggap tidak prioritas di hampir semua kementerian.
“Efisiensi ini tidak akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pembangunan. Isu yang menyebutkan sebaliknya tidak benar. Anggaran yang dipangkas bukan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” ujar Andi Harun saat itu.
Dari total anggaran yang dihemat, separuhnya akan dialokasikan untuk belanja strategis, seperti penguatan sektor pertahanan dan program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sisanya akan diinvestasikan kembali dalam proyek-proyek bernilai kapitalisasi tinggi yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Andi Harun menyoroti hilirisasi industri sebagai satu diantara sektor yang akan mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan ini. Dirinya optimistis langkah tersebut dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional secara signifikan.
“Dengan strategi ini kami berharap dalam tiga hingga empat tahun ke depan Indonesia memiliki pondasi ekonomi yang kuat tanpa bergantung pada utang luar negeri,” harap Andi Harun.
Di Samarinda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan diskusi awal terkait kebijakan efisiensi anggaran yang merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pembahasan ini mencakup pemetaan sektor mana yang akan terdampak serta nilai penghematannya. Efisiensi anggaran dipastikan tidak akan menghambat program prioritas Kota Samarinda. “Seperti pengendalian banjir dan Program Probebaya, yang tetap berjalan sesuai perencanaan kami,” tutup Andi Harun.
Editor: Aspian Nur
