Berdasarkan pengalaman sebelumnya pada Pilkada untuk Walikota dan Wakil Walikota, pihaknya terpaksa harus menumpang di beberapa tempat sebab gedung yang tersedia, seperti di Kelurahan tidak memadai untuk dilakukan pemungutan suara.
“Selain itu gudangnya juga tidak memadai untuk kami menyimpan berbagai dokumen dan perlengkapan untuk pemilu. Sehingga kami sangat mengharapkan ada dukungan dari Pemkot Samarinda, khususnya dalam hal penyediaan sekretariat yang memiliki gudang yang memadai lalu komputerisasi juga bagus agar kinerja kita tidak terhambat,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Walikota Nusyirwan Ismail mengatakan, dalam menanggapi hal ini ia perlu membicarakannya lebih lanjut kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samarinda yaitu Plt Sekkot Hermanto.
“Selain itu saya juga akan adukan ini kepada BPKAD atau Bappeda yang memiliki naungan dalam TAPD. Memang tak dipungkiri dalam pilkada tahun depan pemkot pun memerlukan dukungan anggaran, namun nyatanya pemprov pun justru berbalik dan meminta dukungan kepada kabupaten kota,” kata Nusyirwan.
“Setelah TAPD, nanti akan saya sampaikan apakah dimungkinkan atau tidak. Sebab kamipun masih ada kewajiban lainnya termasuk utang yang belum kami lunasi,” pungkas Nusyirwan. (ms)
Berdasarkan pengalaman sebelumnya pada Pilkada untuk Walikota dan Wakil Walikota, pihaknya terpaksa harus menumpang di beberapa tempat sebab gedung yang tersedia, seperti di Kelurahan tidak memadai untuk dilakukan pemungutan suara.
“Selain itu gudangnya juga tidak memadai untuk kami menyimpan berbagai dokumen dan perlengkapan untuk pemilu. Sehingga kami sangat mengharapkan ada dukungan dari Pemkot Samarinda, khususnya dalam hal penyediaan sekretariat yang memiliki gudang yang memadai lalu komputerisasi juga bagus agar kinerja kita tidak terhambat,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Walikota Nusyirwan Ismail mengatakan, dalam menanggapi hal ini ia perlu membicarakannya lebih lanjut kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samarinda yaitu Plt Sekkot Hermanto.
“Selain itu saya juga akan adukan ini kepada BPKAD atau Bappeda yang memiliki naungan dalam TAPD. Memang tak dipungkiri dalam pilkada tahun depan pemkot pun memerlukan dukungan anggaran, namun nyatanya pemprov pun justru berbalik dan meminta dukungan kepada kabupaten kota,” kata Nusyirwan.
“Setelah TAPD, nanti akan saya sampaikan apakah dimungkinkan atau tidak. Sebab kamipun masih ada kewajiban lainnya termasuk utang yang belum kami lunasi,” pungkas Nusyirwan. (ms)
