Politisi PAN ini memastikan dalam bulan ini juga bisa mengesahkan tiga perda tersebut meskipun terkesan tidak tepat dari perencanaannya sebelumnya.Sebab, pihaknya pun sudah mengupayakan namun aturan baru dari Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
“Kalau sekarang aturannya harus ada harmonisasi dari Kemenkumham baru bisa mendapatkan fasilitasi dari provinsi, makanya saat ini kami masih mengupayakan agar target sahkan tiga perda itu bisa tuntas. Bahkan kalau bisa langsung lima perda kita sahkan bulan ini karena dari dua lagi perdanya juga sudah siap tinggal harmonisasi dari Kemenkumham saja,” jelasnya.
Sedangkan lanjut Jasno, dua perda saat ini sudah mendapatkan nomor regitrasi dari pemprov Kaltim, sehingga tinggal menunggu tiga perda lagi yang tengah mengantri mendapatkan nomor registrasi.
“Dua perda yang sudah mendapatkan nomor registrasi yaitu Perda Anjal dan Perlindungan Disabilitas. Sedangkan tiga lagi yaitu BPBD, Perda Irigasi dan KTR (Kawasan Tanpa Asap Rokok) masih diharmonisasi oleh Kemenkumham, namun itu tidak akan memakan waktu lama,” jelasnya. “Nanti akhir bulan kita langsung sahkan,” tandas Jasno. (ms)
Politisi PAN ini memastikan dalam bulan ini juga bisa mengesahkan tiga perda tersebut meskipun terkesan tidak tepat dari perencanaannya sebelumnya.Sebab, pihaknya pun sudah mengupayakan namun aturan baru dari Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
“Kalau sekarang aturannya harus ada harmonisasi dari Kemenkumham baru bisa mendapatkan fasilitasi dari provinsi, makanya saat ini kami masih mengupayakan agar target sahkan tiga perda itu bisa tuntas. Bahkan kalau bisa langsung lima perda kita sahkan bulan ini karena dari dua lagi perdanya juga sudah siap tinggal harmonisasi dari Kemenkumham saja,” jelasnya.
Sedangkan lanjut Jasno, dua perda saat ini sudah mendapatkan nomor regitrasi dari pemprov Kaltim, sehingga tinggal menunggu tiga perda lagi yang tengah mengantri mendapatkan nomor registrasi.
“Dua perda yang sudah mendapatkan nomor registrasi yaitu Perda Anjal dan Perlindungan Disabilitas. Sedangkan tiga lagi yaitu BPBD, Perda Irigasi dan KTR (Kawasan Tanpa Asap Rokok) masih diharmonisasi oleh Kemenkumham, namun itu tidak akan memakan waktu lama,” jelasnya. “Nanti akhir bulan kita langsung sahkan,” tandas Jasno. (ms)
