Meski pengurusan izin semakin dipersingkat, pengawasan di lapangan tetap dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Oleh sebab itu, ia meminta dari masing-masing OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta OPD lain yang sering terlibat dalam teknis perizinan segera menyiapkan perwakilan dalam membantu DPMPTSP.
“Minimal perwakilan yang dikirimkan nanti berpangkat eselon IV sehingga ada pertanggung jawaban dalam hal pelayanan. Sebab kedepannya kami meingingkan agar pihak pengusaha tidak perlu ragu lagi dalam berinvenstasi karena dipermudah dalam hal mengurus perizinan,” urainya.
Meski membuka pintu investasi terbuka lebar, namun orang nomor dua di Samarinda ini menegaskan tidak akan hilang kendali dalam melakukan pengawasan di lapangan.
“Yang jelas kalau mau membangun usaha harus disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku. Seperti kawasan hijau itu kan sudah tidak boleh lagi ada pembangunan, jadi ada juga hal-hal yang kami pertimbangan dalam memberikan izin usaha,” demikian Nusyirwan. (ms)
Meski pengurusan izin semakin dipersingkat, pengawasan di lapangan tetap dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Oleh sebab itu, ia meminta dari masing-masing OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta OPD lain yang sering terlibat dalam teknis perizinan segera menyiapkan perwakilan dalam membantu DPMPTSP.
“Minimal perwakilan yang dikirimkan nanti berpangkat eselon IV sehingga ada pertanggung jawaban dalam hal pelayanan. Sebab kedepannya kami meingingkan agar pihak pengusaha tidak perlu ragu lagi dalam berinvenstasi karena dipermudah dalam hal mengurus perizinan,” urainya.
Meski membuka pintu investasi terbuka lebar, namun orang nomor dua di Samarinda ini menegaskan tidak akan hilang kendali dalam melakukan pengawasan di lapangan.
“Yang jelas kalau mau membangun usaha harus disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku. Seperti kawasan hijau itu kan sudah tidak boleh lagi ada pembangunan, jadi ada juga hal-hal yang kami pertimbangan dalam memberikan izin usaha,” demikian Nusyirwan. (ms)
