“Sebenarnya definsi insentif itu kan hanya tambahan penghasilan saja. Jadi kalaupun hanya terbayarkan sembilan bulan saja, kami hanya bisa menerima pasrah karena itu ketetapan dari pemkot,” ujar Asmuran.
Ia pun ikut memenuhi undangan yang terselenggaran Selasa lalu di kantor Disdik Samarinda Jalan Biola.
“Dari penjelasannya kemarin (lalu) memang menjelaskan insentif hanya terbayar sembilan bulan karena itu keputusan dari pemkot karena anggarannya bukan dari Disdik melainkan dari pemkotnya langsung,” imbuhnya.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Disdik Samarinda Akhmad Hidayat menyebutkan bahwa hasil pengajuan anggaran untuk insentif hanya disetujui sampai 9 bulan saja.
“Karena kami sudah mengajukan anggaran insentif sampai 12 bulan namun yang disetujui hanya 9 bulan. Oleh sebab itu agar guru-guru tidak kaget makanya kami beritahukan lebih awal karena ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Nanti untuk lebih jelas alasannya tanya dengan BPKA D saja,” tuturnya.
Sementara itu yang Kepala BPKAD Toni Suhartono pun mengelak dengan pernyataan diatas.
“Itu tidak benar. Insentif untuk guru itu kami utamakan karena ini sesuai perintah Pak Wali (Syaharie Jaang). Kecuali pegawai memang tidak full 12 bulan namun untuk guru tetap full,” demikian Toni. (ms)
“Sebenarnya definsi insentif itu kan hanya tambahan penghasilan saja. Jadi kalaupun hanya terbayarkan sembilan bulan saja, kami hanya bisa menerima pasrah karena itu ketetapan dari pemkot,” ujar Asmuran.
Ia pun ikut memenuhi undangan yang terselenggaran Selasa lalu di kantor Disdik Samarinda Jalan Biola.
“Dari penjelasannya kemarin (lalu) memang menjelaskan insentif hanya terbayar sembilan bulan karena itu keputusan dari pemkot karena anggarannya bukan dari Disdik melainkan dari pemkotnya langsung,” imbuhnya.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Disdik Samarinda Akhmad Hidayat menyebutkan bahwa hasil pengajuan anggaran untuk insentif hanya disetujui sampai 9 bulan saja.
“Karena kami sudah mengajukan anggaran insentif sampai 12 bulan namun yang disetujui hanya 9 bulan. Oleh sebab itu agar guru-guru tidak kaget makanya kami beritahukan lebih awal karena ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Nanti untuk lebih jelas alasannya tanya dengan BPKA D saja,” tuturnya.
Sementara itu yang Kepala BPKAD Toni Suhartono pun mengelak dengan pernyataan diatas.
“Itu tidak benar. Insentif untuk guru itu kami utamakan karena ini sesuai perintah Pak Wali (Syaharie Jaang). Kecuali pegawai memang tidak full 12 bulan namun untuk guru tetap full,” demikian Toni. (ms)
